NARASITODAY.COM, JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) perikanan bisa menembus angka Rp1,19 triliun hingga akhir 2025.
Optimisme itu didorong oleh perbaikan tata kelola, khususnya dalam pendataan dan mekanisme penarikan PNBP yang dinilai semakin rapi dan transparan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan meningkatnya PNBP akan berdampak langsung pada besarnya anggaran pembangunan sektor perikanan tangkap.
“PNBP yang diterima negara 100 persen dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan,” ujar Latif dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Subsektor Perikanan Tangkap di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, pengelolaan PNBP dilakukan dengan skema 80 persen dikelola pemerintah daerah dan 20 persen oleh pemerintah pusat.
Dana tersebut, lanjut Latif, dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan nelayan, mulai dari bantuan alat tangkap, layanan perizinan usaha, pembukaan gerai perizinan di sentra nelayan, rehabilitasi pelabuhan perikanan, hingga penguatan pendataan melalui pengadaan enumerator.
Selain PNBP, KKP juga mencatat prognosa produksi perikanan tangkap hingga 31 Desember 2025 mencapai 7,85 juta ton.
Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di 7,81 juta ton.
Nilai Tukar Nelayan (NTN) pun tercatat positif, dengan capaian 104,94 pada November 2025.
Sepanjang 2025, KKP juga telah membangun 100 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), menyalurkan 10.603 unit alat penangkapan ikan, 846 unit mesin kapal, serta melakukan pengembangan kapasitas nelayan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan dan menyelesaikan persoalan krusial nelayan, termasuk hambatan ekspor rajungan ke Amerika Serikat, tata kelola BBM bersubsidi, serta membuka ruang audiensi dengan masyarakat perikanan,” kata Latif.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa transformasi tata kelola perikanan tangkap menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan ekonomi biru sekaligus meningkatkan PNBP sektor perikanan.
Wartawan : Andreas
