NARASITODAY.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menunjukkan sisi emosional yang jarang terlihat ke publik saat mengklarifikasi tudingan keterlibatannya dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dalam sebuah penjelasan terbuka, Luhut tidak hanya membantah kepemilikan saham, tetapi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin perusahaan yang dahulu dikenal sebagai PT Indorayon tersebut.
Suasana dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya, Senin (12/1/2026), terasa begitu personal. Ada momen ketika suara pria yang dikenal tegas ini terdengar terbata-bata. Ia sempat menarik napas panjang sejenak, seolah sedang menata emosi sebelum melanjutkan penjelasannya mengenai kerusakan lingkungan di tanah kelahirannya, Tapanuli.
Luhut mengungkapkan bahwa penolakannya terhadap TPL sudah dimulai sejak lebih dari dua dekade lalu, saat ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Gus Dur. Ia mengaku menyaksikan sendiri Danau Toba yang mulai keruh dan berbau akibat aktivitas industri.
“Sempatlah ditutup sementara. Tapi seiring perjalanan waktu, dibuka lagi. Karena lobby-nya itu luar biasa… kalau diurut nanti foto satelit, bisa dilihat betapa zaman itu sebenarnya kerusakan hutan di Tapanuli adalah karena TPL-ini, Indorayon ini,” kata Luhut dengan nada getir.
Bagi Luhut, masalah ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan warisan untuk masa depan. Ia menceritakan bagaimana pesan dari cucunya menjadi pengingat (reminder) agar setiap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan ruang hidup generasi mendatang.
Nama Luhut ikut terseret setelah bencana alam dahsyat melanda Sumatra Utara pada akhir November 2025. Menanggapi isu bahwa dirinya memiliki saham di TPL, Luhut bereaksi keras dan menantang balik pihak-pihak yang menyebar asumsi tanpa dasar.
“Saya mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi jangan asal ngomong. Pakai data. Ada nggak datanya? Baru ngomong. Jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa satu-satunya perusahaan miliknya adalah PT Toba Sejahtera yang dibangunnya sendiri. Ia menjamin tidak memiliki saham di IUP nikel manapun, meskipun saat menjabat sebagai Menko Marves, sektor tersebut berada di bawah kewenangannya.
Luhut menilai tidak ada lagi manfaat yang diberikan TPL bagi negara dibandingkan kerusakan alam yang ditimbulkan. Ia bahkan mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan konsesi tersebut dikembalikan kepada rakyat.
“Bukan hanya menolak (keberadaan TPL). Saya minta kepada Presiden untuk dicabut. Nggak ada gunanya lagi Toba Pulp itu. Sudah cukup itu. Itu kan nggak benar,” ucapnya dengan nada jengkel.
Di akhir penjelasannya, Luhut menekankan pentingnya menjaga martabat (dignity) dan kejujuran dalam mengabdi kepada negara. Baginya, kritik dalam demokrasi harus berdiri di atas data agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
