NARASITODAY.COM, SINGAPURA – Panggung politik Singapura diguncang keputusan drastis. Perdana Menteri Lawrence Wong resmi memecat pemimpin oposisi di parlemen, Pritam Singh, pada Kamis (15/1/2026). Langkah ini menyusul vonis pidana yang menjerat Singh, sebuah peristiwa langka yang menguji integritas lembaga legislatif Negeri Singa tersebut.
Pemecatan ini merupakan tindak lanjut dari pemungutan suara di parlemen pada Rabu (14/1/2026), yang secara kolektif menyatakan bahwa Singh tidak lagi layak menyandang status sebagai pemimpin oposisi.
Dalam pernyataan resminya, PM Lawrence Wong menekankan bahwa keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang sangat mendalam, mengingat posisi Singh yang krusial sebagai penyeimbang pemerintahan.
“Setelah mempertimbangkan masalah ini secara cermat, saya memutuskan bahwa vonis pidana terhadap Tuan Singh, ditambah dengan pandangan parlemen mengenai ketidaklayakannya, membuat posisinya sebagai pemimpin oposisi tidak lagi dapat dipertahankan,” tegas Wong.
Wong menambahkan bahwa pemberhentian yang berlaku segera tersebut “diperlukan untuk menjunjung supremasi hukum, serta menjaga martabat dan integritas Parlemen.”
Pritam Singh (49), yang merupakan ketua Partai Pekerja (Workers’ Party), sebelumnya dinyatakan bersalah karena memberikan keterangan palsu kepada sebuah komite parlemen. Meski sempat mengajukan banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut pada Desember lalu.
Ironisnya, Wong yang memimpin Partai Aksi Rakyat (PAP) sebenarnya baru saja menunjuk kembali Singh untuk masa jabatan kedua sebagai pemimpin oposisi pasca-pemilu tahun lalu. Namun, beban hukum yang menjerat Singh akhirnya menutup ruang bagi karier kepemimpinannya di parlemen.
Sistem di Singapura memang unik dan kerap memicu perdebatan, karena partai berkuasa memiliki kewenangan langsung untuk menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai pemimpin oposisi. Hal ini sering dikritik oleh para analis karena dinilai dapat mengurangi otonomi lembaga legislatif.
Hingga saat ini, suasana di kubu Pritam Singh masih diselimuti keheningan tanpa tanggapan langsung. Di sisi lain, PM Wong telah melayangkan surat resmi kepada Partai Pekerja untuk segera menominasikan nama pengganti guna mengisi kekosongan posisi tersebut.
Pihak Partai Pekerja mengonfirmasi telah menerima surat dari kantor Perdana Menteri. Mereka menyatakan bahwa para anggota partai akan melakukan pembahasan internal yang mendalam “dan memberikan tanggapan pada waktunya.”
Kini, perhatian publik tertuju pada siapa sosok yang akan dipilih oleh Partai Pekerja untuk menempati kursi panas di seberang PM Wong, di tengah upaya oposisi untuk memulihkan citra mereka pasca-skandal hukum ini.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
