NARASITODAY.COM, AMSTERDAM – Langit musim dingin Amsterdam yang tenang, sebuah pergeseran radikal tengah digodok di aula parlemen. Pemerintah koalisi baru Belanda secara resmi mengumumkan rencana ambisius untuk merombak struktur fiskal negara demi memperkuat benteng pertahanan mereka.
Pada Jumat (30/1/2026), partai-partai koalisi menyepakati pengenaan pungutan tambahan pada pajak penghasilan dan pajak perusahaan. Langkah ini ditargetkan mampu meraup dana segar sekitar 5 miliar euro (sekitar 6 miliar dolar AS) per tahun. Bukan tanpa alasan, dana jumbo tersebut dialokasikan untuk mendanai lonjakan belanja militer di tengah ketidakpastian geopolitik Eropa.
Membayar Harga untuk Keamanan
Kebijakan yang dijuluki sebagai “Freedom Tax” atau “Pajak Kebebasan” ini merupakan upaya Belanda untuk memenuhi mandat NATO. Negeri Kincir Angin ini menargetkan belanja pertahanan naik menjadi 2,8% dari PDB pada 2030, dan melonjak hingga 3,5% pada 2035, jauh di atas angka saat ini yang berkisar di level 2%.
Secara total, peningkatan belanja pertahanan diperkirakan mencapai 19 miliar euro per tahun. Namun, ambisi ini menuntut pengorbanan di sektor lain. Pemerintah berencana melakukan pemotongan anggaran besar-besaran, termasuk di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi jaring pengaman warga.
Di sisi lain, kesepakatan koalisi yang lahir pasca-pemilu Oktober 2025 ini tetap mencoba menjaga keseimbangan domestik dengan menjanjikan investasi pada sektor perumahan, sembari mengunci defisit anggaran di angka 2% dari PDB.
Rob Jetten dan Era “Arah Baru”
Di tengah rencana besar ini, sosok Rob Jetten menjadi pusat perhatian. Di usianya yang baru 38 tahun, pemimpin Partai D66 ini bersiap mengukir sejarah sebagai Perdana Menteri termuda dalam sejarah Belanda.
“Kami sedang menempuh arah baru bagi negara kami, dengan investasi yang ditujukan untuk jangka panjang,” tegas Rob Jetten saat mempresentasikan kesepakatan koalisi tersebut.
Jetten akan menakhodai sebuah pemerintahan minoritas yang unik. Partai D66 yang pro-Uni Eropa harus berkolaborasi dengan Partai Demokrat Kristen konservatif serta Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang berhaluan kanan.
Tantangan di Parlemen
Jalan menuju implementasi “Pajak Kebebasan” dipastikan tidak akan mulus. Dengan hanya mengantongi 66 dari 150 kursi di Dewan Rendah, koalisi Jetten harus pandai melobi oposisi.
Partai oposisi sayap kiri utama sudah memberikan sinyal peringatan; mereka siap memasang badan untuk menuntut kebijakan sosial yang lebih kuat dan perlindungan lingkungan yang lebih tegas sebagai kompensasi atas kenaikan pajak tersebut.
Kabinet baru ini diperkirakan akan dilantik secara resmi dalam satu bulan ke depan, menandai dimulainya eksperimen politik Belanda antara ambisi militer dan stabilitas sosial.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
