NARASITODAY.COM, BOGOR- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai telah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Teguran tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan antarinstansi. Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan kerja nyata serta kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kita tidak boleh menunggu. Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden secara khusus menyoroti kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia.
Ia mengungkapkan menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri terkait kondisi Bali yang dinilai semakin kotor.
“Dia bilang ke saya, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Ini saya terima sebagai koreksi dan harus kita atasi bersama,” ujar Presiden.
Presiden menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Namun, menurutnya, sektor tersebut tidak akan berkelanjutan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh.
“Ini real. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang kalau melihat sampah?” kata Presiden.
Presiden juga meminta secara langsung gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan lingkungan, termasuk dengan melibatkan sekolah-sekolah serta masyarakat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah.
Ia bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintahkan Dandim, Danrem, saya perintahkan gerakkan anak buahmu. Kepolisian juga gerakkan. Kerja bakti terus,” tegasnya.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah.
Menurutnya, sampah bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga ancaman serius terhadap kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan.
Editor : Andreas
