NARASITODAY.COM, WASHINGTON D.C. – Komando Tulsi Gabbard, Kantor Kepala Intelijen Nasional AS (ODNI) mengguncang stabilitas politik Puerto Rico. Sebuah laporan investigasi forensik mengungkap adanya lubang besar dalam sistem keamanan siber mesin pemungutan suara elektronik di wilayah tersebut, sebuah temuan yang kini memicu perdebatan panas mengenai batas wewenang intelijen domestik.
Penyelidikan yang dimulai sejak Mei 2025 ini menyasar kerentanan teknis yang dianggap dapat meruntuhkan pilar demokrasi di wilayah persemakmuran Amerika Serikat tersebut.
“ODNI menemukan praktik keamanan siber dan penyebaran operasional yang sangat mengkhawatirkan yang menimbulkan risiko signifikan bagi pemilihan umum AS,” ujar juru bicara ODNI dalam pernyataan resmi kepada Reuters, Kamis (5/2/2026).
Investigasi forensik tersebut menyoroti penggunaan teknologi seluler yang rentan dan kelemahan perangkat lunak (software) yang fatal. Celah ini diduga dapat membuka pintu bagi peretas untuk mengakses sistem vital secara jarak jauh. Sebagai bagian dari prosedur, tim ODNI bahkan telah menyita sejumlah mesin dan salinan data untuk analisis lebih mendalam.
“Pengambilan perangkat keras dan data tersebut merupakan praktik standar dalam analisis forensik,” tambah juru bicara tersebut.
Meski awalnya investigasi ini dikaitkan dengan pengejaran bukti dugaan peretasan oleh Venezuela bersama FBI, hingga kini belum ditemukan bukti konkret yang mengarah pada keterlibatan pemerintahan Caracas. Namun, ODNI menegaskan fokus mereka adalah pada ketahanan sistem, bukan sekadar menunjuk hidung pihak asing.
“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memahami kerentanan sistem pemungutan suara elektronik, bukan untuk menuduh negara tertentu,” tegas ODNI.
Langkah Gabbard ini bukannya tanpa kritik. Para pakar keamanan nasional mulai mempertanyakan mengapa lembaga intelijen masuk ke ranah keamanan pemilu domestik yang biasanya menjadi domain penegak hukum. Ketegangan ini semakin meruncing mengingat penduduk Puerto Rico, meski merupakan warga negara AS, tidak memiliki hak suara di Kongres maupun Pemilihan Presiden.
Bagi politisi lokal, masalah di lapangan terasa jauh lebih membumi daripada sekadar spionase global. Pablo Jose Hernandez Rivera, perwakilan Puerto Rico di DPR AS, memberikan perspektif yang berbeda.
“Kami memang banyak melaporkan masalah dalam administrasi pemilihan. Tetapi semua itu disebabkan oleh ketidak-kompetenan dan korupsi, bukan campur tangan asing,” kata Hernandez Rivera.
Menanggapi keraguan para pakar, kantor Gabbard bersikukuh bahwa tindakan mereka memiliki landasan hukum yang kuat, terutama dalam mengoordinasikan analisis intelijen terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
“Mengingat wewenang hukum ODNI yang luas untuk mengoordinasikan dan menganalisis intelijen terkait keamanan pemilu serta ancaman campur tangan asing, pemeriksaan ini berada dalam lingkup tugas kami,” ujar juru bicara Gabbard.
Kini, temuan ODNI ini menjadi pengingat pahit bahwa di era digital, keamanan sebuah negara bukan hanya soal menjaga perbatasan, tetapi juga mengamankan setiap baris kode dalam mesin suara meski di wilayah yang hak politiknya masih sering diperdebatkan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
