NARASITODAY.COM, BEIJING – China, wilayah yang pernah menyandang gelar sebagai negara terpadat di dunia, kini sedang menua dalam sunyi. Jalanan kota yang dulu bising dengan tangisan bayi, kini perlahan berganti menjadi kecemasan demografis. Demi memicu kembali gairah memiliki keturunan, Pemerintah Beijing kini menerapkan langkah drastis yaitu mengenakan pajak pada kondom, pil KB, dan alat kontrasepsi lainnya.
Langkah ini merupakan upaya terbaru Beijing untuk menggandakan angka kelahiran per wanita yang saat ini anjlok di angka 1,0. Kebijakan ini menyusul langkah tahun lalu, di mana China mengalokasikan 90 miliar yuan (US$12,7 miliar) untuk program perawatan anak nasional, termasuk tunjangan *one-time payment* sebesar 3.600 yuan (sekitar US$500) bagi setiap anak berusia di bawah tiga tahun.
Namun, efektivitas kebijakan ini diragukan. Pajak sebesar 13% pada alat kontrasepsi dinilai tidak sebanding dengan gunung biaya membesarkan anak di Tiongkok. Data menunjukkan rata-rata biaya membesarkan anak hingga usia 18 tahun mencapai 538.000 yuan (lebih dari US$77.000).
Sebagai perbandingan, satu bungkus kondom dibanderol sekitar 50 yuan (US$7) dan pil KB bulanan sekitar 130 yuan (US$19). Tambahan pajak ini dianggap hanya menambah pengeluaran beberapa dolar saja per bulan, sehingga kecil kemungkinan bakal mengubah keputusan warga untuk hamil.
Seorang ayah berusia 36 tahun di China menanggapi santai kebijakan ini. Ia merasa kenaikan tersebut tidak akan menguras kantongnya.
“Sekotak kondom mungkin harganya bertambah 5 yuan, mungkin 10 yuan, paling banyak 20 yuan. Selama setahun, itu hanya beberapa ratus yuan, sangat terjangkau,” katanya dikutip dari The Conversation, Sabtu (7/2/2026).
Para ahli menilai China sedang terjebak dalam dilema kemajuan. Jika dulu kebijakan pengendalian penduduk berhasil karena dibarengi modernisasi dan urbanisasi, kini arus yang sama justru menjadi penghalang peningkatan kelahiran.
Modernisasi telah membuka pintu pendidikan dan karier yang lebih luas bagi perempuan, yang secara alami mendorong penundaan pernikahan dan persalinan. Sebagian besar penurunan angka kelahiran sejak 1990-an bersifat sukarela, dipicu oleh tingginya biaya hidup dan ambisi pribadi di tengah masyarakat industri.
Lebih dari sekadar biaya, China kini menghadapi apa yang disebut ahli demografi sebagai “perangkap kesuburan rendah”. Hipotesis yang muncul sejak tahun 2000-an ini menyatakan bahwa ketika tingkat kesuburan suatu negara jatuh di bawah 1,5 atau 1,4, akan sangat sulit untuk menaikkannya kembali meski hanya sebesar 0,3 poin.
Dengan biaya sekolah yang mencekik dan status China sebagai salah satu tempat termahal di dunia untuk membesarkan anak (dibandingkan pendapatan rata-rata), pajak atas kondom mungkin hanyalah “plester kecil” untuk luka demografi yang sangat dalam.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
