NARASITODAY.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan, percepatan penanganan pengungsi menjadi fokus utama agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat.
Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
“Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda,” ujar Tito.
Berdasarkan data Satgas PRR, rencana pembangunan huntara di wilayah terdampak mencapai 17.036 unit. Hingga saat ini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak.
Pembangunan huntara dilakukan melalui kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Selain itu, pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih menyewa rumah atau tinggal sementara bersama keluarga.
Untuk mendukung kebutuhan warga selama masa transisi, pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.
Pada tahap awal, bantuan diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan.
Bantuan tersebut turut dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat.
Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pembangunan huntap dengan total rencana 15.719 unit. Target tersebut terdiri atas 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.
Bagi warga dengan kategori rumah rusak berat namun berada di lokasi aman, pemerintah menyediakan opsi pembangunan kembali secara in situ di atas lahan milik sendiri melalui BNPB.
Sementara bagi warga yang tinggal di zona rawan bencana, pemerintah menyiapkan relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks yang dibangun Kementerian PKP.
“Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” kata Tito.
Satgas PRR menegaskan, sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan seluruh target pembangunan hunian tercapai tepat waktu, sekaligus mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat terdampak di wilayah Sumatera.
Editor : Andreas
