NARASITODAY.COM – Memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan lonjakan harga minyak mentah global. Salah satu skenario yang dikhawatirkan adalah penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran penting yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo, mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak bisa memengaruhi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun pendapatan negara bisa bertambah, beban subsidi pun akan ikut meningkat.
“Kenaikan harga minyak ini given sifatnya, karena memang di luar kontrol pemerintah. Jika kenaikannya tidak melewati 82 dolar/barel asumsi APBN, dari sisi anggaran masih aman,” jelas Wahyu, Senin (23/6/2025).
Namun demikian, Wahyu menggarisbawahi bahwa risiko utama justru terletak pada dampaknya terhadap inflasi. Kenaikan harga energi akan memicu biaya produksi naik dan pada akhirnya bisa menekan daya beli masyarakat.
“Yang bisa dilakukan pemerintah adalah optimalisasi anggaran sebagai shock absorber, seperti halnya ketika terjadi shock ekonomi yang lain,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya reposisi anggaran guna mengurangi dampak gejolak harga energi, terutama bagi sektor-sektor produktif dan lapisan masyarakat yang terdampak.
“Dalam jangka menengah-panjang sebenarnya perlu restrukturisasi anggaran terutama subsidi energi yang sensitif terhadap gejolak harga minyak,” tambah Wahyu.
Sementara itu, Ronny P Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, menilai pemerintah juga perlu berperan aktif dalam diplomasi internasional, baik melalui jalur bilateral dengan Iran maupun melalui forum multilateral seperti PBB. Tujuannya adalah mencegah potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Jika penutupan tersebut benar terjadi, Ronny memperkirakan harga minyak akan melonjak tajam dan berdampak langsung pada harga impor BBM. Hal ini akan memberi tekanan tambahan pada anggaran negara untuk menambah alokasi subsidi.
“Sehingga harga BBM yang jauh melebihi ICP itu, Indonesian Crude Oil di APBN itu, akan memaksa pemerintah untuk menambah fiskal untuk subsidi BBM, dan ini akan memberatkan fiskal pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ronny menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah serta mencegah terjadinya arus modal keluar secara besar-besaran.
“Bagaimana caranya agar kenaikan harga minyak, lalu yang menyebabkan naik dolar ini tidak membuat capital outflow yang terlalu tinggi, jadi pemerintah tetap bisa meminta Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar sekunder, untuk menahan agar tidak terjadi capital outflow,” tuturnya.***
