NARASITODAY.COM, NEW YORK – Di tengah kepungan gedung pencakar langit yang menjadi simbol kemewahan global, Walikota New York City, Zohran Mamdani, membawa sebuah misi berisiko tinggi ke meja hijau Senat. Pada Rabu (11/2/2026), politisi Demokrat ini resmi mengusulkan kenaikan pajak sebesar 2% bagi warga yang mengantongi penghasilan di atas satu juta dolar per tahun.
Langkah ini bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan janji kampanye yang kini coba ia wujudkan untuk menyelamatkan napas keuangan kota. Selain menyasar individu super kaya, Mamdani juga mendorong kenaikan tarif pajak perusahaan negara bagian dari 7,25% menjadi 11,5%.
Antara Defisit dan Martabat
Dalam pemaparannya di hadapan sidang anggaran Senat Negara Bagian New York, Mamdani mengungkapkan bahwa strategi penghematan agresif yang ia terapkan mulai membuahkan hasil. Defisit anggaran kota yang semula membengkak di angka US$ 12 miliar, kini berhasil ditekan menjadi US$ 7 miliar.
Meski angka tersebut menyusut berkat pembaruan perkiraan pendapatan dan penggunaan dana cadangan, Mamdani memperingatkan bahwa New York masih berada di titik kritis. Baginya, keadilan ekonomi adalah satu-satunya jalan keluar.
“Saya percaya individu terkaya dan perusahaan paling menguntungkan harus berkontribusi sedikit lebih banyak agar semua orang dapat menjalani kehidupan yang bermartabat,” ujar Mamdani dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa tambahan pajak 2% dari kaum elit tersebut diprediksi mampu menutup hampir separuh dari total defisit yang tersisa.
“Itulah mengapa bersamaan dengan menaikkan pajak perusahaan saya meminta kenaikan pajak penghasilan pribadi sebesar 2% untuk warga New York yang paling kaya,” imbuhnya.
Benturan dengan Albany
Namun, ambisi Mamdani dipastikan akan membentur tembok tebal di Albany. Gubernur New York, Kathy Hochul, hingga saat ini masih menutup rapat pintu komunikasi terkait usulan tersebut. Melalui juru bicaranya, Hochul belum memberikan respons resmi, namun sikap politiknya sudah terbaca jelas sejak bulan lalu.
Dalam penyampaian anggarannya sendiri, Hochul secara konsisten menolak opsi kenaikan pajak apa pun, dengan alasan menjaga daya saing ekonomi negara bagian.
“Kita mampu melakukan investasi transformatif untuk masa depan kita. Tanpa menaikkan pajak. Tanpa membebani generasi mendatang dengan tumpukan utang,” tegas Hochul dalam pidatonya bulan lalu.
Kini, bola panas anggaran berada di tangan legislatif. Warga New York—baik yang tinggal di apartemen mewah Manhattan maupun di sudut-sudut kota yang terhimpit ekonomi—menunggu apakah “pajak martabat” ala Mamdani ini akan melenggang mulus atau kandas di tengah jalan.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
