NARASITODAY.COM, MEDAN – Harapan ribuan anak sekolah di penjuru Sumatera untuk menikmati santap siang bergizi harus tertunda sejenak. Mulai Senin (9/3/2026), sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera resmi dihentikan operasionalnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Langkah drastis ini diambil setelah ratusan dapur tersebut diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Keputusan ini menjadi pengingat keras bahwa di balik ambisi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keamanan pangan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Tanpa sertifikasi resmi dari dinas kesehatan, kualitas setiap piring makanan yang disajikan dianggap berada dalam zona risiko.
Langkah Korektif demi Keamanan Pangan
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan bahwa kebijakan suspend ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya perlindungan konsumen, terutama anak-anak. Seluruh SPPG yang telah beroperasi lebih dari 30 hari diwajibkan melewati proses verifikasi ketat di dinas kesehatan setempat.
“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).
Harjito menambahkan bahwa pintu operasional akan kembali terbuka lebar segera setelah proses verifikasi rampung.
“Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya.
Sumatera Utara Jadi Titik Perhatian Utama
Berdasarkan data per 7 Maret 2026, ketimpangan kepatuhan administrasi terlihat jelas di berbagai provinsi. Sumatera Utara mencatat angka tertinggi dengan 252 dapur yang harus “tutup toko” sementara. Kondisi ini diikuti oleh Lampung (77 dapur), Aceh (76 dapur), dan Sumatera Barat (69 dapur).
Sementara itu, wilayah seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung patut menjadi percontohan karena seluruh dapur MBG di sana tercatat tertib administrasi dan telah terdaftar.
Berikut adalah rincian sebaran SPPG di Sumatera yang terdampak suspensi:
| Provinsi | Jumlah Dapur Disuspensi |
| Sumatera Utara | 252 |
| Lampung | 77 |
| Aceh | 76 |
| Sumatera Barat | 69 |
| Riau | 9 |
| Kepulauan Riau | 5 |
| Bengkulu | 4 |
Komitmen Terhadap Gizi Anak
Langkah tegas ini diambil di tengah antusiasme masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional. Pemerintah menyadari bahwa satu saja insiden keracunan pangan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap program strategis ini.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegas Harjito.
Sebagai penutup, Harjito mengimbau para pengelola SPPG untuk tidak membuang waktu dan segera merangkul dinas kesehatan lokal. Kecepatan mereka mengurus sertifikasi akan menentukan seberapa cepat uap panas dari dapur-dapur gizi ini kembali mengepul demi masa depan anak-anak di Sumatera.
“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
