NARASITODAY.COM, JAKARTA – Di tengah riuhnya dinamika geopolitik yang membayangi ekonomi dunia, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan peringatan keras mengenai arah kebijakan fiskal nasional. Dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (11/3/2026), Puan menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 harus menjadi benteng terakhir bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi Puan, APBN bukan sekadar barisan angka di atas kertas, melainkan penentu apakah derajat kehidupan masyarakat Indonesia mampu bertahan atau justru merosot di tengah hantaman krisis global.
Benteng Fiskal di Tengah Badai Geopolitik
Situasi di Timur Tengah yang kian memanas menjadi sorotan utama dalam pidato tersebut. Konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia diprediksi akan memberikan efek domino pada stabilitas ekonomi nasional, mulai dari melonjaknya harga minyak, pembengkakan biaya transportasi, hingga fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang kian liar.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal ketat agar kekuatan fiskal negara tidak goyah dalam melindungi masyarakat rentan.
“Dalam konteks tersebut maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” ujar Puan di hadapan para anggota dewan.
Menjaga Harapan di Tengah Ketidakpastian
Pidato ini terlihat saat Puan menggambarkan besarnya harapan rakyat yang bertumpu pada pundak negara. Meski ancaman inflasi dan gangguan rantai pasok menghantui, masyarakat tetap mendambakan kehadiran pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja dan akses layanan dasar yang berkualitas.
Puan menyoroti bahwa di tengah ketidakpastian, kebutuhan akan akses pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi harga mati yang tidak boleh dikompromikan oleh alasan fiskal.
“Rakyat masih harus terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.
Politik Anggaran Berbasis Kesejahteraan
Menutup pidatonya, Puan menekankan bahwa politik anggaran tahun depan tidak boleh hanya berfokus pada angka pertumbuhan makro, tetapi harus memiliki dampak mikro yang dirasakan langsung oleh masyarakat di pasar-pasar, sekolah, dan puskesmas.
Ketahanan fiskal yang kuat harus berbanding lurus dengan kemudahan rakyat dalam mencari nafkah. Ia menuntut agar pemerintah jeli dalam menavigasi anggaran di tengah sempitnya ruang fiskal akibat dampak konflik global.
“Politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya,” tegas Puan menutup pidatonya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
