NARASITODAY.COm, SEOUL – Di tengah gemerlap gedung pencakar langit Gangnam dan deru ekonomi Seoul yang tak pernah tidur, ada kegelisahan yang tumbuh di meja makan keluarga pekerja. Bagi mereka, slip gaji bulanan bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata dari beban pajak yang dirasa kian menjepit kelas menengah, sementara kelompok elit dinilai belum berkontribusi maksimal.
Laporan terbaru dari Korea Institute for Health and Social Affairs mengungkapkan sebuah potret kecemburuan sosial yang terukur: lebih dari separuh warga Korea Selatan menuntut kenaikan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Berdasarkan survei terhadap 7.300 rumah tangga di seluruh negeri, sebanyak 56,8% responden menilai beban pajak orang kaya saat ini masih terlalu rendah.
Jurang Persepsi dan Realitas Inflasi
Sentimen ini paling kuat terasa di kalangan bawah. Sebanyak 19,1% dari kelompok pendapatan di bawah 60% median menyebut pajak bagi si kaya “sangat rendah”. Mereka melihat kelompok berpenghasilan tinggi sebagai sumber utama yang seharusnya membiayai jaring pengaman sosial dan program kesejahteraan negara.
Di sisi lain, para pekerja bergaji tetap kini menghadapi fenomena “kenaikan pajak terselubung”. Akibat inflasi, pendapatan nominal mereka meningkat, namun hal itu justru mendorong mereka masuk ke lapisan tarif pajak yang lebih tinggi (tax bracket) tanpa adanya kenaikan daya beli riil.
Kondisi ini memicu kritik keras dari kursi parlemen. Perwakilan oposisi, Jeong Jeom-sig, menyoroti pergeseran beban ini sebagai ancaman bagi keadilan sistem perpajakan.
“Tarif pajak yang sebelumnya hanya dikenakan pada kelompok kaya kini mulai berlaku bagi kelas menengah. Kondisi tersebut dinilai dapat merusak prinsip keadilan dan rasionalitas dalam sistem perpajakan,” tegas Jeong Jeom-sig, dikutip dari The Korea Herald.
Dilema “Surga Pajak” di Negara Maju
Meskipun masyarakat merasa terbebani, data menunjukkan realitas yang kontradiktif di tingkat global. Menurut data OECD 2023, Korea Selatan sebenarnya memiliki tarif pajak penghasilan efektif yang sangat rendah, yakni hanya 6,9% untuk pekerja lajang. Angka ini menempatkan Korea di peringkat 33 dari 38 negara anggota, jauh di bawah Amerika Serikat (15,5%) atau Perancis (16,7%).
Rendahnya tarif efektif ini disebabkan oleh dua faktor utama yang menjadi “lubang” dalam sistem:
- Banyaknya potongan pajak: Berbagai pengecualian membuat tarif yang dibayarkan jauh di bawah tarif resmi.
- Kelompok Bebas Pajak: Hingga 2024, sekitar 32,5% pekerja di Korea Selatan dilaporkan tidak membayar pajak penghasilan sama sekali, angka yang jauh lebih tinggi dibanding Jepang atau Australia.
Mencari Jalan Tengah
Pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada tekanan politik untuk meringankan beban pajak pekerja melalui penyesuaian tarif berbasis inflasi. Di sisi lain, perubahan demografi yang cepat dan penuaan populasi menuntut belanja kesejahteraan publik yang lebih besar.
Para ahli menyarankan solusi moderat yakini mempersempit kelompok bebas pajak secara bertahap dan mengubah kredit pajak yang rumit menjadi belanja anggaran yang lebih transparan. Perdebatan ini bukan lagi sekadar soal angka di atas kertas, melainkan upaya mendefinisikan kembali arti keadilan bagi masyarakat yang sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi global.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
