NARASITODAY.COM, BOGOR- Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai dua pilar utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.
Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memfokuskan strategi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor energi yang selama ini membebani neraca perdagangan.
Bahlil mengungkapkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap awal, sebagian telah memasuki fase konstruksi awal atau groundbreaking.
Sementara proyek lainnya dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun.
“Ini sedang kita finalisasi. Arahnya jelas, bagaimana sumber daya alam kita tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah untuk memberi nilai tambah maksimal,” ujar Bahlil.
Di sektor energi, pemerintah mulai menggenjot pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
Presiden, kata Bahlil, secara khusus meminta agar seluruh potensi energi dalam negeri dioptimalkan.
Instruksi tersebut mencerminkan dorongan kuat pemerintah untuk mencapai swasembada energi dalam jangka menengah.
Di sisi lain, pemerintah juga mencermati dinamika pasar global, khususnya terkait komoditas batu bara dan nikel.
Hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan besar, namun opsi relaksasi produksi tetap terbuka dengan pendekatan yang terukur.
“Relaksasi itu harus dijaga. Jangan sampai over supply yang justru menekan harga di pasar global,” kata Bahlil.
Sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel juga mulai mengemuka. Pemerintah mempertimbangkan kenaikan HPM guna memastikan penerimaan negara lebih optimal dari komoditas strategis tersebut.
Lebih jauh, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam ke depan akan lebih berpihak pada kepentingan nasional.
Presiden Prabowo, menurut Bahlil, meminta agar setiap kebijakan tidak hanya mengejar volume produksi, tetapi juga nilai ekonomi yang adil bagi negara.
Pesan tersebut menjadi penanda perubahan arah kebijakan: Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, melainkan pemain yang menentukan nilai dalam rantai pasok global.
“Tahun 2026 akan menjadi momentum pembuktian kedaulatan mineral kita. Kalau tidak bisa ideal antara harga dan produksi, maka jangan sampai kita menjual sumber daya kita terlalu murah,” tegas Bahlil.
Editor : Andreas
