NARASITODAY.COM,KUALA LUMPUR – Menyusul langkah yang telah diambil Indonesia, Pemerintah Malaysia secara resmi akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi sektor publik mulai 15 April 2026. Langkah drastis ini diambil bukan karena pandemi, melainkan sebagai strategi pertahanan nasional menghadapi krisis energi global yang kian menghimpit akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Kebijakan ini akan menyasar para pegawai negeri yang bertugas di lingkup kementerian, lembaga, badan hukum, hingga perusahaan milik pemerintah. Melalui kebijakan ini, Putrajaya berharap dapat menekan angka konsumsi bahan bakar nasional secara signifikan.
Strategi di Tengah Krisis
Dalam keterangannya di tengah situasi energi yang tidak menentu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa langkah ini merupakan keputusan kolektif untuk menjaga stabilitas domestik.
“Kabinet telah menyetujui kebijakan kerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan pasokan energi yang stabil,” kata Anwar Ibrahim sebagaimana dikutip dari CNA, Kamis (2/4/2026).
Meskipun terlihat sebagai kelonggaran, aturan ini memiliki batasan yang ketat. Direktur Jenderal Departemen Layanan Publik Malaysia, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, menekankan bahwa tidak semua aparatur negara bisa “parkir” di rumah. Fasilitas WFH tiga kali seminggu ini hanya diperuntukkan bagi pegawai yang tinggal lebih dari delapan kilometer dari kantor di wilayah strategis seperti Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, dan seluruh ibu kota negara bagian.
Sektor Vital Tetap di Garis Depan
Di saat sebagian besar birokrasi beralih ke ruang tamu dan meja makan, para penjaga kedaulatan dan pelayan kesehatan tetap bersiaga di lapangan. Sektor keamanan dan pertahanan seperti ATM (Angkatan Bersenjata), PDRM (Kepolisian), petugas pemadam kebakaran, imigrasi, hingga tenaga medis dan pendidik dikecualikan dari aturan ini guna menjamin layanan dasar masyarakat tidak lumpuh.
Untuk sektor yang memenuhi syarat, pemerintah memberikan mandat penuh kepada pimpinan instansi untuk mengatur teknis di lapangan.
“Untuk sektor-sektor lain yang memenuhi syarat, kepala departemen bertanggung jawab untuk menentukan layanan esensial dan menyusun jadwal kerja dari rumah berdasarkan kebutuhan operasional,” ujar Wan Ahmad Dahlan dalam surat edaran resminya.
Pengawasan Ketat dan Geolokasi
Sentuhan teknologi menjadi kunci agar produktivitas tidak kendur. Para pegawai tidak bisa bersantai, sebab pemerintah mewajibkan absen berbasis geolokasi setiap jam. Hal ini untuk memastikan bahwa “bekerja dari rumah” benar-benar dilakukan di alamat yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMIS).
Wan Ahmad Dahlan menambahkan bahwa pimpinan departemen harus memastikan target kerja tetap tercapai meski tanpa tatap muka langsung.
“Mereka yang diizinkan WFH juga diwajibkan untuk masuk ke sistem pemantauan daring setiap jam guna mencatat kehadiran mereka dengan menggunakan fitur geolokasi pada perangkat yang mereka gunakan di rumah,” tegasnya.
Penyesuaian Budaya Lokal
Uniknya, jadwal WFH ini akan mengikuti ritme budaya dan hari libur mingguan yang berbeda di tiap negara bagian Malaysia:
- Negara Bagian Libur Minggu: WFH berlaku Selasa hingga Kamis.
- Negara Bagian Libur Jumat (Kedah, Kelantan, Terengganu): WFH berlaku Senin hingga Rabu.
Kebijakan ini menjadi potret nyata bagaimana sebuah negara beradaptasi dengan guncangan geopolitik dunia, mengubah wajah perkantoran demi menjaga napas energi bangsa tetap mengalir di tengah ketegangan Timur Tengah.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
