NARASITODAY.COM, BEIRUT – Di tengah puing-puing bangunan yang masih mengepulkan asap di Lebanon, sebuah pernyataan keras menggema dari bunker kepemimpinan Hizbullah.
Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, secara tegas menutup pintu bagi rencana negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel, sebuah langkah diplomatik yang sebelumnya sempat memercikkan harapan damai di Washington.
Dalam pernyataan resminya pada Senin (27/4/2026), Qassem menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan meletakkan senjata. Baginya, diplomasi yang tengah diupayakan pemerintah Lebanon saat ini bukanlah sebuah solusi, melainkan bentuk kekalahan sebelum berperang.
Kritik Pedas atas Diplomasi Washington
Ketegangan ini menyoroti ironi diplomatik yang terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 43 tahun, otoritas Lebanon dan Israel duduk satu meja di Washington beberapa hari lalu. Namun, bagi Hizbullah, pemandangan jabatan tangan atau meja perundingan itu adalah penghinaan terhadap mereka yang gugur di medan tempur.
“Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh ini, otoritas (Lebanon) terburu-buru melakukan konsesi bebas yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah penyerahan diri,” cetus Naim Qassem, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency.
Lima Poin Harga Mati
Qassem menilai pemerintah Lebanon terlalu “lemah” dalam menghadapi tekanan internasional. Ia pun menyodorkan lima poin krusial yang dianggapnya sebagai satu-satunya “pintu masuk” menuju stabilitas sejati, yakni:
- Penghentian total agresi Israel di darat, laut, dan udara.
- Penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan.
- Pembebasan seluruh tahanan.
- Jaminan kembalinya penduduk ke desa dan kota asal mereka.
- Rekonstruksi wilayah yang hancur.
“Titik masuk dan solusinya adalah mencapai lima poin sebelum hal lain. Pemerintah ini (Israel) tidak dapat terus berkuasa sementara mereka mengabaikan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan menghadapi rakyatnya yang menentang,” tambah Qassem.
Gencatan Senjata yang Rapuh
Serangan Israel sejak 2 Maret lalu telah meninggalkan luka yang dalam bagi Lebanon. Data pemerintah mencatat lebih dari 2.500 nyawa melayang dan 1,6 juta jiwa terpaksa mengungsi. Meski gencatan senjata 10 hari sempat disepakati pada 10 April, realita di lapangan menunjukkan Israel berulang kali melanggar komitmen tersebut.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pekan lalu sempat mengklaim adanya kemajuan besar dengan perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu pasca-negosiasi putaran kedua di Washington. Namun, pernyataan Qassem menjadi pengingat bahwa tanpa restu dari kekuatan militer di lapangan seperti Hizbullah, perdamaian di perbatasan tersebut masih sebatas fatamorgana.
Qassem menutup pernyataannya dengan mendesak pemerintah Lebanon untuk kembali berpegang pada Kesepakatan Taif dan menyatukan suara rakyat.
“Sehingga mereka bukan pemerintah faksi tetapi pemerintah rakyat, berdasarkan konsensus yang membentuk Kesepakatan Taif, yang mendasari konstitusi kita saat ini,” pungkasnya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
