NARASITODAY.COM, BANGKOK – Gema peperangan antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah merambat jauh hingga ke jantung ekonomi Thailand. Menghadapi ancaman inflasi yang melambung dan pertumbuhan yang kian lesu, Pemerintah Negeri Gajah Putih akhirnya mengambil langkah drastis dengan menyetujui paket pinjaman darurat senilai US$12,2 miliar atau setara Rp195,2 triliun, Selasa (5/5/2026).
Langkah ini diambil setelah kabinet melihat tanda-tanda “lampu kuning” pada mesin ekonomi mereka. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semula dipatok 2,4% tahun lalu, terpaksa dipangkas menjadi hanya 1,6%. Di pasar-pasar tradisional hingga sektor industri, dampak kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global akibat konflik tersebut kian terasa nyata.
Nafas Buatan bagi Warga Berpenghasilan Rendah
Pinjaman sebesar 400 miliar baht ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan “nafas buatan” yang akan disalurkan mulai Juni hingga September mendatang. Inti dari paket kebijakan ini adalah skema bertajuk “Warga Thailand Saling Membantu”, sebuah program ambisius yang menyasar lebih dari 20 juta warga berpenghasilan rendah guna meringankan beban biaya hidup yang kian mencekik.
Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga pada ketahanan energi masa depan. “Dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung energi alternatif,” ujar Ekniti dalam konferensi pers usai rapat kabinet.
Komitmen Menghalau Krisis
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menegaskan bahwa pinjaman ini adalah instrumen krusial untuk menjaga stabilitas negara. Baginya, paket ini adalah benteng pertahanan terakhir agar ekonomi tidak terperosok lebih dalam ke jurang resesi.
“Kita akan melewati krisis ini bersama-sama,” tegas Anutin kepada para wartawan, seraya menyebut pinjaman tersebut sebagai “alat untuk memajukan negara dan mencegah pelemahan ekonomi”.
Meskipun tercatat sebagai salah satu pinjaman terbesar dalam sejarah modern Thailand, angka ini masih berada di bawah rekor krisis keuangan Asia 1997 dan masa pandemi Covid-19. Pemerintah memastikan bahwa meskipun utang publik mencapai 66,38% dari PDB per Maret lalu, tambahan utang baru ini tidak akan melampaui batas aman sebesar 70%.
Tantangan Inflasi
Kondisi ini menjadi ujian berat bagi Thailand. Inflasi inti diperkirakan melonjak tajam ke angka 3,0% tahun ini, jauh melampaui perkiraan awal yang hanya sebesar 0,3%. Dengan paket darurat ini, Bangkok berharap bisa meredam gejolak ekonomi global yang tidak menentu dan memastikan dapur jutaan rakyatnya tetap mengepul di tengah ketegangan geopolitik dunia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
