NARASITODAY.COM, JAKARTA – Megahnya cita-cita menuju Indonesia Emas 2045, negara masih menyimpan pekerjaan rumah yang besar yaitu membebaskan ratusan ribu anak dari belenggu putus sekolah. Menjawab tantangan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti secara resmi menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) secara masif dan terstruktur.
Komitmen tersebut diketok bersamaan dengan momentum peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanganan ATS. Regulasi anyar ini mematok target ambisius, yakni menuntaskan nasib 645 ribu anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan hak belajarnya sebelum tahun 2045. Guna menyukseskan misi ini, Kemendikdasmen merombak cara pandang konvensional dalam melihat ruang kelas.
“Paradigma kami tidak hanya berbasis pada pendidikan sekolah atau schooling, tetapi pendidikan learning dengan with board base education,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya, dikutip dari kanal YouTube Bappenas, Rabu (3/6/2026).
Sebagai langkah konkret, kementerian di bawah komando Mu’ti bergerak cepat membentuk direktorat khusus baru atas restu Presiden Prabowo Subianto. Direktorat ini dirancang khusus untuk mengintegrasikan pengawasan mulai dari pendidikan dasar, menengah, nonformal, informal, hingga menyentuh aspek pendidikan khusus serta layanan khusus.
Lima Formula Fleksibel Melawan Batas Geografis dan Ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Mu’ti membongkar cetak biru berupa lima model layanan pendidikan adaptif yang saat ini tengah digulirkan. Jurus pertama yang dipasang pemerintah adalah mengandalkan konsep Sekolah Satu Atap guna menyiasati isolasi wilayah terpencil.
“Yang pertama adalah Sekolah Satu Atap, di mana di situ beberapa jenjang sekolah kami sediakan di satu tempat, terutama untuk daerah-daerah yang secara geografis susah dijangkau,” kata Mu’ti.
Formula kedua beralih ke ranah digital melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Menariknya, jangkauan PJJ ini didesain lintas negara, tidak hanya memayungi anak-anak di pedalaman nusantara, melainkan juga menyasar anak-anak pekerja migran Indonesia yang mengadu nasib di luar negeri.
“Kami telah bekerja sama dengan 25 provinsi di Indonesia untuk program Pembelajaran Jarak Jauh dengan beberapa sekolah pendamping atau sekolah induk,” katanya menambahkan.
Dari Atlet Profesional hingga Ruang Ramah Inklusi
Sementara itu, model ketiga bergerak di jalur nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan program Paket A, B, dan C. Menepis stigma kuno, Mu’ti meluruskan bahwa PKBM hari ini bukan sekadar wadah bagi anak kurang mampu secara ekonomi, melainkan juga menjadi suaka pendidikan bagi para profesi muda yang memiliki keterikatan waktu tinggi.
“Banyak atlet top belajar di kelompok belajar ini karena mereka harus berlatih, bertanding, dan seterusnya. Namun kami menjamin pelaksanaannya Paket A, Paket B, dan Paket C harus urut tidak boleh lulus C dulu, baru B belakangan,” cetusnya sembari menyelipkan ketegasan regulasi.
Untuk menyempurnakan strategi, pemerintah terus menghidupkan model keempat yaitu program Sekolah Terbuka guna memperlebar sayap akses pendidikan. Terakhir, jurus kelima ditutup dengan pendekatan humanis melalui Pendidikan Inklusif Berbasis Masyarakat, sebuah jembatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang kerap luput dari fasilitas SLB konvensional.
“Apa yang saat ini kami lakukan bersama mitra adalah menyediakan pendidikan inklusif berbasis masyarakat. Karena tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat menghadiri sekolah luar biasa (SLB), tidak pula semua bisa masuk ke sekolah inklusif,” pungkas Mu’ti menutup paparannya mengenai asa baru pendidikan Indonesia.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
