NARASIOTODAY.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kartu as pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan jalan yang terjal. Setelah berjalan sejak Januari 2025 sebagai salah satu program pangan terbesar di dunia, program megah ini dilaporkan tengah menghadapi badai efisiensi besar-besaran akibat tekanan anggaran dan evaluasi tata kelola.
Sorotan tajam datang dari media asing, Reuters, yang merilis laporan mendalam berjudul “Indonesia Weighs $2 Billion Cut to Prabowo’s Signature Free Meals Programme” pada Kamis (25/6/2026).
Laporan tersebut membeberkan bahwa pemerintah tengah menimbang pemotongan anggaran secara drastis, yang otomatis akan memangkas jumlah anak-anak penerima manfaat hingga menghentikan proyek pembangunan dapur-dapur baru.
Rasionalisasi di Tengah Bayang-Bayang Kasus Hukum
Berdasarkan dokumen internal dan kesaksian sejumlah sumber yang dihimpun, Badan Gizi Nasional (BGN) membidik pengurangan setidaknya 15 persen dari total pagu anggaran MBG yang saat ini bernilai fantastis, yakni Rp268 triliun. Angka pemotongan ini diperkirakan mencapai Rp40 triliun, bahkan salah satu sumber menyebutkan bisa membengkak hingga Rp50 triliun.
Dampak dari penghematan ekstrim ini diprediksi akan mengubah peta penerima manfaat di lapangan. Jumlah anak-anak yang semula ditargetkan mencapai 62,5 juta jiwa, berpotensi merosot menjadi 49 juta orang saja. Pembatasan ini akan dilakukan lewat pengetatan kriteria sosial dan ekonomi yang lebih rigid bagi calon penerima.
Langkah efisiensi ini kian menguat pasca-guncangan di internal BGN itu sendiri. Pencopotan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, oleh Presiden Prabowo yang kemudian diikuti dengan penangkapannya atas dugaan salah kelola dan korupsi, menjadi pemantik utama dilakukannya audit total.
“Bukan hanya karena ruang fiskal yang terbatas, tetapi juga karena kasus tersebut membuat lembaga menemukan banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu,” ungkap salah satu sumber kepada Reuters.
Menghentikan Proyek Dapur Baru, Menengok Model China-Jepang
Sentuhan perubahan radikal juga menyasar sektor logistik. Pemerintah dikabarkan berencana menghentikan sementara rencana penambahan lebih dari 13.000 dapur baru setelah ditemukannya berbagai inefisiensi di lapangan.
Alih-alih membangun infrastruktur dapur mandiri secara masif yang menelan biaya sangat mahal, pemerintah didorong untuk mengubah kiblat operasional ke arah yang lebih efisien dan membumi.
“Program ini membutuhkan desain ulang secara total dengan sistem yang lebih tidak terpusat,” ujar sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa model dapur berbasis sekolah seperti yang diterapkan di Jepang dan China bisa menjadi opsi terbaik untuk menekan biaya operasional.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejauh ini memilih bersikap hati-hati dan menyatakan masih menunggu proposal penajaman anggaran resmi dari pihak BGN sebelum mengambil langkah fiskal berikutnya. Ketukan palu final terkait nasib piring makan gratis jutaan anak sekolah di Indonesia ini diperkirakan akan diputuskan dalam rapat kabinet beberapa pekan ke depan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
