NARASITODAY.COM, JAKARTA – Di tengah tantangan geografis dan keberagaman sosial di Tanah Papua, pemerintah menilai keberhasilan pendataan ekonomi tidak hanya bergantung pada angka, tetapi juga pendekatan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Karena itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong agar lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) dilibatkan sebagai petugas lapangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Ribka, keterlibatan masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk memastikan proses pendataan berjalan lebih efektif, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis sulit serta karakter sosial budaya yang beragam.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/7).
“Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan,” ujar Ribka di Jakarta.
Ia menilai pendekatan berbasis sosial dan budaya dapat membantu petugas sensus menjangkau masyarakat secara lebih baik. Kehadiran petugas yang memahami lingkungan setempat diharapkan mampu mengurangi hambatan komunikasi selama proses pengumpulan data.
Ribka juga menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Tanah Papua.
Karena itu, ia meminta pelaksanaan sensus diperkuat melalui koordinasi bersama gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua.
Selain pelibatan masyarakat lokal, Ribka mendorong strategi pendataan jemput bola seperti yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurutnya, pola tersebut penting agar masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap dapat terjangkau.
Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan. Data hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan, termasuk pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program pemerintah lainnya yang ditujukan bagi masyarakat Papua.
Ribka mengingatkan bahwa pembaruan data diperlukan agar kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dapat tergambarkan secara objektif. Dengan data yang tepat, pemerintah dapat mengukur dampak berbagai program pembangunan yang telah dijalankan.
“Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengapresiasi kerja sama antara Kemendagri dan BPS dalam mendukung penyediaan data nasional. Ia menyebut Kemendagri akan terus memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyukseskan pelaksanaan sensus.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pijakan dalam merancang kebijakan pembangunan.
“Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026,” pungkasnya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
