NARASITODAY.COM, JERUSALEM – Kesepakatan kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi memicu kekhawatiran di Israel. Perjanjian yang memberikan izin kepada Arab Saudi untuk membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi Amerika sekaligus memperkaya uranium itu dinilai berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.
Kesepakatan yang diumumkan pada Rabu (22/7/2026) tersebut masih menunggu persetujuan Kongres AS. Pemerintah AS menyebut kerja sama itu ditujukan untuk mendukung pengembangan program energi nuklir sipil Arab Saudi sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi di masa depan.
Meski demikian, sejumlah tokoh politik dan keamanan Israel menilai kesepakatan tersebut dapat mengancam kepentingan strategis negaranya. Hingga kini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait perjanjian tersebut.
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menjadi salah satu tokoh yang paling keras mengkritik kebijakan tersebut. Bennett, yang akan menantang Netanyahu dalam pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang, menyebut kesepakatan itu sebagai kegagalan strategis karena dilakukan tanpa melibatkan Israel.
“Kesepakatan nuklir yang sedang disusun dengan Arab Saudi, tanpa melibatkan Israel, merupakan kegagalan strategis yang serius dan membahayakan keamanan kita,” kata Bennett.
Menurut Bennett, pemberian izin pengayaan uranium kepada Arab Saudi berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan keamanan.
“Pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi dapat memicu perlombaan nuklir regional dan menyebabkan hilangnya kendali yang berbahaya.”
Kekhawatiran serupa juga disampaikan mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman. Ia menilai program nuklir sipil Arab Saudi berisiko berkembang menjadi program persenjataan nuklir pada masa mendatang.
“Program nuklir sipil di Arab Saudi pada akhirnya akan berujung pada senjata nuklir dan memicu perlombaan senjata yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah,” ujar Lieberman.
Menurut Lieberman, Israel perlu mengambil langkah diplomatik untuk mencegah kesepakatan tersebut berlaku. Ia mendesak pemerintah Israel melobi Kongres AS agar tidak memberikan persetujuan terhadap perjanjian itu.
Kritik juga datang dari mantan Kepala Staf Pertahanan Israel Benny Gantz. Ia menilai pemberian kemampuan nuklir sipil kepada Arab Saudi seharusnya menjadi bagian dari pembentukan aliansi keamanan regional yang lebih luas, bukan berdiri sendiri.
“Tidak ada pejabat keamanan yang akan mengatakan bahwa memberikan kemampuan nuklir sipil kepada Arab Saudi tanpa mengintegrasikan langkah tersebut sebagai bagian dari pembentukan aliansi regional yang moderat merupakan kebijakan yang baik bagi keamanan Israel,” ujar Gantz.
Kesepakatan kerja sama nuklir sipil antara Washington dan Riyadh sejatinya telah dirundingkan selama beberapa tahun. Pembahasan dimulai sejak pemerintahan Presiden Donald Trump pada periode pertamanya dan kembali berlanjut pada masa Presiden Joe Biden. Namun, berbagai putaran negosiasi sebelumnya belum pernah menghasilkan kesepakatan final.
Salah satu kendala utama dalam proses perundingan adalah kekhawatiran dari kelompok pendukung nonproliferasi nuklir yang menilai kerja sama tersebut dapat membuka peluang bagi Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir di masa depan.
Di sisi lain, Israel sebelumnya berharap kerja sama nuklir dengan Arab Saudi menjadi bagian dari paket normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara sebagaimana diupayakan dalam inisiatif pemerintahan Biden.
Karena itu, keputusan AS melanjutkan kesepakatan tanpa dikaitkan dengan proses normalisasi dinilai sejumlah tokoh Israel sebagai perubahan yang dapat memengaruhi peta keamanan kawasan.
Apabila disetujui Kongres AS, kesepakatan tersebut tidak hanya akan membuka jalan bagi Arab Saudi mengembangkan program energi nuklir sipil, tetapi juga diperkirakan akan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat sorotan dari negara-negara di Timur Tengah, terutama terkait dampaknya terhadap stabilitas dan keseimbangan keamanan regional.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
