NARASITODAY.COM – Riuh rendah suara penolakan tak mampu menghentikan langkah pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan mantap mengumumkan bahwa kebijakan tarif royalti baru di sektor mineral, termasuk primadona nikel, resmi diberlakukan mulai bulan April ini. Langkah ini diambil dengan satu tujuan mulia: meningkatkan pundi-pundi pendapatan negara dari kekayaan bumi yang selama ini dieksploitasi.
Meski menyadari adanya resistensi dari para pengusaha tambang, Bahlil bergeming. Baginya, kepentingan negara dan bangsa harus menjadi prioritas utama. “Minggu kedua bulan ini sudah terbit. Sudah jalan. Sudah berlaku.
Kita menghargai semua masukan. Tapi kita melihat pada suatu kepentingan lebih besar dari bangsa kita,” tegas Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Senin (14/4/2025), menunjukkan keteguhan sikap pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini.
Sang Menteri menjelaskan bahwa pemerintah telah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi terkait skema royalti yang baru ini. Sebuah sistem range yang dinamis akan diterapkan, di mana besaran royalti akan berfluktuasi mengikuti pasang surut harga komoditas mineral di pasar global.
“Kalau harganya nikel atau emas naik, ada range tertentu. Tapi kalau tidak naik, itu tidak juga naik. Memang ada tabelnya. Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung. Masa kemudian kalau dapat untung, negara tidak mendapat bagian. Kita mau win-win. Kita ingin pengusahanya baik, negaranya juga baik,” imbuh Bahlil.
Mencoba menenangkan gejolak kekhawatiran di kalangan pengusaha dengan narasi keadilan dan keseimbangan. Pemerintah ingin para pelaku usaha tetap untung, namun negara juga berhak atas bagian yang lebih besar saat harga komoditas sedang tinggi-tingginya.
Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi harga nikel saat ini yang menjadi salah satu fokus utama kebijakan ini? Data dari Kementerian ESDM menunjukkan tren positif.
Harga Mineral Logam Acuan (HMA) nikel untuk bulan April 2025 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan bulan Maret. Jika pada Maret harga nikel berada di level US$ 15.534,62 per dry metal ton (dmt), maka pada April ini meroket menjadi US$ 16.126,33 per dmt.
Kenaikan ini tertuang jelas dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 101.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan (HMA) dan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk periode pertama bulan April 2025.
Keputusan penting ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 27 Maret 2025, dan resmi berlaku sejak 1 April 2025.
“Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada 1 April 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi salah satu poin penting dalam aturan tersebut, dikutip Senin (14/4/2025), memberikan ruang untuk penyesuaian jika ditemukan kesalahan di kemudian hari.
Selain nikel, Keputusan Menteri tersebut juga menetapkan HMA untuk berbagai komoditas logam strategis lainnya, seperti kobalt, timbal, seng, aluminium, tembaga, emas, perak, ingot timah, logam emas dan perak, mangan, bijih besi, bijih krom, dan konsentrat titanium. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari seluruh kekayaan mineral yang dimiliki.
“Kementerian ESDM menetapkan Harga Mineral Logam Acuan (HMA) nikel untuk bulan April 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2025 lalu. Adapun, HMA nikel bulan April ditetapkan sebesar US$ 16.126,33 per dmt atau naik dibandingkan bulan Maret yang hanya berada di level US$ 15.534,62 per dmt,” demikian bunyi kutipan yang memperjelas perubahan harga nikel yang menjadi salah satu pendorong utama kebijakan royalti baru ini.
Kebijakan royalti baru ini layaknya pedang bermata dua. Di satu sisi, potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor pertambangan, terutama saat harga komoditas sedang tinggi, sangatlah besar dan dapat dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Namun, di sisi lain, kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi penurunan daya saing dan investasi di sektor pertambangan juga tidak bisa diabaikan. Bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kedua kepentingan ini di masa depan, menjadi pertanyaan besar yang akan menentukan arah industri pertambangan Indonesia.***
