NARASITODAY.COM, PRANCIS – Perekonomian Prancis tengah berada dalam tekanan berat akibat lonjakan utang dan ketegangan politik domestik. Perdana Menteri Francois Bayrou menghadapi ujian besar, dengan mosi tidak percaya dijadwalkan berlangsung di parlemen pada 8 September mendatang.
Bayrou menegaskan bahwa langkah penghematan fiskal perlu diambil untuk menstabilkan ekonomi nasional. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk situasi politik dan menggoyahkan posisi pemerintah.
“Kenaikan biaya utang bisa membahayakan kontrak sosial negara,” ujar Bayrou, Selasa, seperti dikutip AFP, Rabu (27/8/2025).
Meski belum mencapai titik krisis, kondisi fiskal Prancis menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun telah menyentuh angka 3,5%, mendekati level Italia.
“Dalam dua minggu ke depan kita bisa saja membayar lebih dari Italia untuk utang kita,” kata Menteri Ekonomi Eric Lombard.
Laporan dari badan audit nasional menunjukkan lonjakan signifikan dalam pembayaran bunga utang, dari 30 miliar euro pada 2021 menjadi 100 miliar euro sebelum akhir dekade. Pasar merespons negatif terhadap pengumuman Bayrou, dengan indeks saham Paris mengalami penurunan sejak Senin dan berlanjut ke hari berikutnya.
“Prancis sangat perlu mengendalikan defisitnya yang berlebihan. Bayrou telah mempresentasikan rencana untuk itu,” ujar ekonom Berenberg Bank, Salomon Fiedler. “Namun, baik rencananya maupun alternatif lain tampaknya tidak mendapat dukungan di parlemen yang terpecah.”
Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch dijadwalkan mengumumkan keputusan terkait peringkat utang Prancis pada 12 September, yang diperkirakan akan berdampak pada biaya pinjaman negara.
Spekulasi mengenai kemungkinan Prancis membutuhkan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) mulai mencuat, mengingat pengalaman Yunani dalam krisis utang 15 tahun lalu. Namun, Lombard membantah kemungkinan tersebut.
“Kami tidak berada di bawah ancaman intervensi apa pun saat ini,” tegasnya.
Capital Economics juga menyatakan bahwa krisis ini masih tergolong ringan dan terkendali, mengingat eksposur bank-bank Prancis terhadap obligasi pemerintah relatif rendah. Meski demikian, lembaga tersebut memperingatkan bahwa ketidakpastian politik dapat memperburuk situasi.
“Krisis fiskal-politik bisa menjadi sangat parah jika politisi Prancis terus menolak tekanan pasar dan Uni Eropa untuk mengurangi defisit,” tulis laporan Capital Economics.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
