NARASITODAY.COM, JAKARTA — Penurunan angka kelahiran kini menjadi isu demografi yang mengkhawatirkan secara global. Sejumlah negara rela menggelontorkan anggaran besar untuk mendorong tingkat kelahiran, namun hasilnya belum memuaskan.
Country Representative UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, mengungkapkan bahwa Perancis telah mengalokasikan lebih dari 3% Produk Domestik Bruto (PDB) untuk meningkatkan angka kelahiran, namun belum menunjukkan hasil signifikan.
“Perancis, mereka menghabiskan lebih dari 3% PDB mereka untuk meningkatkan angka kelahiran. Namun, itu tidak berhasil,” ujarnya dalam seminar Penyempurnaan Tabel Kehidupan Indonesia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Sebagai gambaran, PDB Perancis pada 2024 tercatat sebesar US$3,16 triliun. Artinya, anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan kelahiran mencapai sekitar US$94,8 miliar atau Rp1.564,2 triliun.
Hassan juga menyoroti Korea Selatan yang mengalokasikan sekitar 1,6% dari PDB untuk mendorong fertilitas, namun hasilnya serupa. “Korea Selatan menghabiskan 1,6% atau sekitar itu, dari PDB mereka untuk mendorong fertilitas. Cara itu tidak berhasil. Hal yang sama terus bertambah. Daftarnya terus bertambah. Ada banyak sekali,” katanya.
Ia menyebut tren kelahiran rendah sebagai bagian dari perubahan gaya hidup global. “Intinya, tingkat kelahiran yang rendah adalah realitas kehidupan yang baru. Tingkat kelahiran yang rendah adalah akibat dari cara hidup yang baru. Ini adalah hegemoni baru. Ini adalah kehidupan yang baru,” tegas Hassan.
Meski belum mengalami fenomena “resesi seks” seperti beberapa negara lain, Indonesia juga menghadapi tantangan demografi yang tak kalah serius. Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi memasuki fase aging population lebih cepat dari perkiraan.
“Penduduk Indonesia yang produktif masih dominan, namun data juga menunjukkan kita ternyata segera memasuki penduduk yang menua atau aging population. Artinya dalam beberapa dekade, proporsi penduduk lansia kita akan semakin meningkat,” ujar Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas.
Ia menekankan bahwa dampak dari peningkatan jumlah lansia akan terasa pada sektor pembiayaan kesehatan dan pensiun. “Konsekuensinya jelas, adalah beban pembiayaan kesehatan dan pensiun pasti akan meningkat dan besar,” ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah tengah mengembangkan tabel kehidupan sebagai alat perencanaan demografi dan sosial. Cholifihani menyebut tabel ini penting untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mempersiapkan masa lansia.
“Dengan tabel kehidupan, bonus itu (bonus demografi) InsyaAllah bisa kita transformasikan sebagai dividen kesejahteraan,” ucapnya.
Tabel kehidupan akan menyediakan parameter mortalitas yang akurat hingga tingkat daerah, memungkinkan proyeksi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, serta mendukung skenario kewilayahan. Selain itu, tabel ini juga akan membantu perhitungan anggaran jaminan sosial secara lebih presisi, termasuk dalam menentukan besaran iuran dan manfaat yang seimbang.
Dalam jangka pendek dan menengah, tabel kehidupan diharapkan dapat memperkuat sistem registrasi kematian dan kualitas data vital. Sementara untuk jangka panjang, arah kebijakan diarahkan untuk mencapai angka harapan hidup 80 tahun pada 2045. Sebagai catatan, angka harapan hidup Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 74 tahun.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
