NARASITODAY.COM – Aksi boikot terhadap Israel atas tindakannya di Gaza kini mencapai puncaknya. Tayangan langsung yang menampilkan dugaan genosida di wilayah tersebut telah memicu solidaritas global, ditandai dengan jutaan demonstran turun ke jalan, kampus-kampus memutuskan kerja sama dengan institusi Israel, dan aplikasi boikot yang semakin digemari oleh konsumen.
Data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, tercatat sekitar 49.000 aksi pro-Palestina di 133 negara dan wilayah.
Jumlah demonstrasi antara Mei hingga September 2025 meningkat 43% dibandingkan lima bulan sebelumnya. Negara-negara dengan jumlah protes tertinggi meliputi Yaman (15.266), Maroko (5.482), Amerika Serikat (5.346), Turki (2.349), dan Iran (1.919).
Omar Barghouti, pendiri gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), menegaskan bahwa tekanan terhadap Israel kini semakin terasa.
“Gerakan BDS telah memainkan peran paling penting dalam memperburuk isolasi rezim Israel yang terdiri dari kolonialisme pemukim, apartheid, dan sekarang genosida,” ujar Barghouti kepada Al Jazeera, Rabu (29/10/2025). Ia juga menyebut bahwa pejabat Israel sendiri mulai mengakui dampak dari tekanan global.
Avi Balashnikov, Ketua Institut Ekspor Israel, mengakui tantangan yang dihadapi akibat boikot ekonomi dan gerakan BDS. “Boikot ekonomi dan organisasi BDS menghadirkan tantangan besar, dan di beberapa negara kami terpaksa beroperasi di bawah radar,” ungkapnya dalam konferensi teknologi tahun lalu.
Boikot terhadap merek dan produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel kini merambah ke tingkat rumah tangga. Di Uni Emirat Arab, Sumayya Rashid (45) menyatakan bahwa keluarganya telah berhenti membeli dari jaringan makanan cepat saji internasional.
“Kami tidak lagi membeli apa pun dari McDonald’s, KFC, Pizza Hut, atau Carrefour. Kami beralih ke produk lokal,” katanya.
Di Kanada, Jaspreet Kaur (26) juga menyampaikan bahwa dirinya menghindari produk global yang dianggap mendukung Israel. “Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya makan di Starbucks atau McDonald’s. Saya menggunakan aplikasi untuk memeriksa produk sebelum membeli,” ujarnya.
Aplikasi seperti Boycat kini menjadi alat bantu konsumen dalam mengidentifikasi produk yang masuk daftar boikot, dengan dukungan dari jaringan BDS untuk memperbarui informasi merek yang terlibat dalam kebijakan pendudukan Israel.
Efek dari boikot mulai dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Pada November 2024, Carrefour menutup seluruh gerainya di Yordania dan beberapa negara Teluk seperti Kuwait, Oman, dan Bahrain, setelah dikaitkan dengan kerja sama bisnis dengan perusahaan Israel di wilayah pendudukan.
McDonald’s dan Starbucks juga mengalami penurunan penjualan yang signifikan di Timur Tengah dan negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia dan Indonesia. CEO McDonald’s, Chris Kempczinski, menyebut dampak boikot sebagai “signifikan” dalam laporan kinerja Januari 2024.
Starbucks melaporkan penurunan pendapatan global sebesar 2% pada 2024 dan pada September lalu mengumumkan restrukturisasi senilai US$1 miliar (sekitar Rp16,6 triliun), termasuk penutupan puluhan gerai di AS dan pemutusan hubungan kerja terhadap 900 karyawan.
Tekanan terhadap Israel juga datang dari pemerintah dan institusi keuangan. Pada September 2025, Spanyol membatalkan kontrak senjata senilai 700 juta euro (sekitar Rp12,4 triliun) dan melarang perdagangan militer dengan Israel.
Dana pensiun dari Norwegia, Prancis, Irlandia, Denmark, dan Belanda juga melakukan divestasi dari perusahaan yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal, seperti Caterpillar dan TripAdvisor.
Negara-negara seperti Australia, Kanada, Inggris, dan Norwegia menjatuhkan sanksi terhadap menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Sejak 2020, Kantor HAM PBB telah memantau 158 perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Daftar tersebut mencakup nama-nama besar seperti Airbnb, Booking.com, Expedia, Motorola, dan TripAdvisor. Meski sebagian besar perusahaan tersebut berbasis di Israel, ada juga yang berasal dari Kanada, China, Prancis, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat.
Para pengamat menilai bahwa gerakan boikot kini telah berkembang dari sekadar bentuk solidaritas moral menjadi tekanan ekonomi dan diplomatik yang nyata. Namun, keberhasilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada konsistensi gerakan serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan global.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
