NARASITODAY.COM, BADUNG – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti kesiapan akses menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sebagai fokus utama dalam menghadapi periode puncak arus angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pengelolaan arus lalu lintas dan kecepatan respons dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kemacetan parah yang dijuluki “horror traffic”.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Badung, Bali, pada Selasa (25/11/2025).
Langkah antisipasi ini diambil mengingat prediksi Injourney Airport yang memproyeksikan pertumbuhan penumpang pesawat di Ngurah Rai mencapai 13,29% dibandingkan periode Nataru sebelumnya.
Aan Suhanan menekankan bahwa tantangan utama bandara terletak pada masalah yang terjadi di luar area terminal, seperti di jalan tol atau jalan akses utama.
“Karakteristik bandara sama seperti pelabuhan, adanya keterbatasan area, banyak permasalahan terjadi di luar bandara yang berakibat ke dalam bandara. Kecepatan penanganan masalah di luar bandara seperti di jalan tol atau jalan akses ke bandara jadi kunci agar tidak terjadi kemacetan luar biasa atau horror traffic,” ucap Aan.
Untuk mengatasi kepadatan yang diprediksi akan masif, Aan mendorong semua pihak agar segera menerapkan rekayasa lalu lintas begitu tingkat kepadatan tercapai. Rekayasa yang disiapkan, termasuk sistem tunda (delay system), penutupan akses putar balik (u turn), dan penutupan persimpangan Tuban menuju gate masuk bandara. Selain itu, akan ada pengalihan arus dan penutupan sejumlah ruas jalan di wilayah Kuta saat malam tahun baru 2026.
“Rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan tolong disimulasikan sehingga seluruh personil yang akan diturunkan bisa memahami apa yang harus diperbuat ketika menghadapi permasalahan yang kita sudah prediksi. Karena kecepatan bertindak kunci utama menyelesaikan permasalahan di titik-titik krusial,” kata Dirjen Aan.
Dalam aspek penanganan masalah di lapangan, Aan menekankan pentingnya koordinasi terintegrasi antar semua pemangku kepentingan (stakeholder). Ia menyarankan pembentukan posko terpadu, baik secara fisik maupun posko digital, untuk mengintegrasikan data dari berbagai aplikasi yang dimiliki stakeholder.
“Mungkin kita bisa mengintegrasikan data semua aplikasi sehingga jika terjadi sesuatu bisa ditangani dengan cepat. Informasinya juga jadi satu dan masyarakat bisa terinformasikan apa yang terjadi,” jelasnya.
Penekanan serupa disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrawil, Rustam Efendi, yang meminta semua pihak betul-betul menyiapkan langkah mitigasi dan contingency plan.
“Sudah ada mitigasi dan contingency plan dari seluruh stakeholders tapi dibutuhkan pola koordinasi yang memungkinkan mengambil keputusan secara cepat dan tepat, sehingga tidak ada bottleneck dan horror traffic. Kami berharap Nataru tahun ini menjadi momen yang menyenangkan bagi masyarakat,” ucapnya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
