NARASITODAY.COM, NAYPYIDAW – Di bawah pengawalan ketat aparat bersenjata, tempat pemungutan suara (TPS) di penjuru Myanmar resmi ditutup pada Minggu (28/12/2025). Ini merupakan pemilu perdana sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta berdarah tahun 2021 lalu. Namun, alih-alih menjadi pesta demokrasi, pemungutan suara ini lebih terasa seperti upacara sunyi di tengah perang saudara yang masih berkecamuk.
Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, muncul di ibu kota Naypyidaw tak lama setelah TPS dibuka. Mengenakan pakaian sipil sebuah upaya simbolis untuk menanggalkan citra militeristiknya ia memamerkan jari kelingking bertinta sambil melempar senyum ke arah kamera.
Meski media pemerintah Global New Light of Myanmar menyuarakan optimisme akan masa depan yang makmur, dunia internasional memandang sinis proses ini. Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, memberikan kritik pedas terhadap keabsahan pemungutan suara tersebut.
“Pemilu yang diselenggarakan oleh junta yang terus membom warga sipil, memenjarakan pemimpin politik, dan mengkriminalisasi segala bentuk perbedaan pendapat bukanlah pemilu, melainkan teater absurd yang dipentaskan di ujung senjata,” tegas Tom Andrews, dilansir dari AlJazeera, Minggu (28/12/2025).
Faktanya, pemilu ini hanya mencakup sepertiga wilayah negara. Di luar barikade keamanan pusat kota, konflik sipil pasca-kudeta diperkirakan telah menelan 90.000 nyawa dan memaksa jutaan orang hidup di pengungsian. Di banyak wilayah yang dikuasai pasukan perlawanan, bilik suara sama sekali tidak terlihat.
Partisipasi pemilih pun dilaporkan sangat rendah. Laporan tidak resmi menyebut hanya sepertiga dari pemilih terdaftar yang memberanikan diri hadir. Tanpa kehadiran Aung San Suu Kyi yang masih mendekam di tahanan, serta dibubarkannya partai National League for Democracy (NLD), Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer dipastikan melenggang tanpa lawan berarti.
Guna memoles citra di mata dunia, junta menghadirkan pengamat dari negara-negara sekutu seperti Rusia, China, Belarus, hingga India. Namun, kehadiran mereka dianggap tidak mampu menutupi krisis politik yang semakin dalam.
Analis dari International Crisis Group, Richard Horsey, menilai bahwa pemilu ini hanyalah strategi militer untuk mempertahankan kekuasaan dengan jubah baru.
“Hasilnya hampir tidak diragukan lagi: kemenangan telak USDP dan kelanjutan pemerintahan tentara dengan lapisan sipil yang tipis. Namun hal ini tidak akan meredakan krisis politik Myanmar atau melemahkan tekad perlawanan bersenjata,” tulis Richard.
Pemungutan suara ini merupakan fase awal dari rangkaian proses panjang yang akan dilanjutkan pada dua putaran berikutnya, yakni pada 11 Januari dan 25 Januari 2026. Meski junta berharap pemilu ini menjadi jalan keluar, bagi jutaan warga Myanmar, hari ini hanyalah babak baru dari ketidakpastian yang panjang.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
