NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dilaporkan telah mencapai kesepahaman lisan terkait masa depan Greenland. Meski demikian, hingga saat ini, kedua pihak belum merilis dokumen resmi yang mengikat hasil diskusi tersebut.
Sejumlah sumber yang memahami pembicaraan mengungkapkan bahwa kesepahaman itu dicapai dalam pertemuan mereka pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat. Meskipun begitu, tidak ada kerangka perjanjian tertulis yang menjadi dasar resmi dari hasil diskusi tersebut.
Dalam pertemuan itu, Trump dan Rutte sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai pembaruan perjanjian tahun 1951 antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland. Perjanjian tersebut mengatur kehadiran militer AS di pulau tersebut. Selain itu, mereka juga sepakat untuk membahas larangan investasi dari Rusia dan China di Greenland serta meningkatkan peran NATO di wilayah strategis itu.
Dua sumber menyebutkan bahwa salah satu poin penting yang turut dibahas adalah potensi peningkatan akses AS terhadap sumber daya alam Greenland, termasuk cadangan mineralnya. Namun, Rutte membantah bahwa isu tersebut telah dibahas secara langsung dengan Trump.
Gedung Putih menegaskan bahwa rincian lengkap dari kesepakatan akan diumumkan setelah proses perundingan selesai.
“Jika kesepakatan ini terwujud, dan Presiden Trump sangat berharap demikian, Amerika Serikat akan mencapai semua tujuan strategisnya terkait Greenland dengan biaya yang sangat kecil, selamanya,” ujar juru bicara Gedung Putih Anna Kelly kepada CNN International, Jumat (23/1/2026).
“Rinciannya akan dirilis sesuai dengan kesepakatan yang telah diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat,” tambahnya.
Namun, absennya dokumen tertulis menimbulkan kebingungan di kalangan sekutu NATO. Sejumlah pejabat menyebut bahwa Rutte tidak menginginkan adanya naskah resmi dalam pertemuan tersebut karena khawatir dokumen bocor atau dipublikasikan di media sosial terutama setelah Trump memposting pesan pribadi dari Rutte sebelumnya.
Sementara itu, rencana pertemuan kelompok kerja AS-Denmark-Greenland yang dibentuk pekan lalu diperkirakan akan membahas secara rinci kesepakatan tersebut. Pertemuan lanjutan kemungkinan digelar pekan depan di Washington, DC.
Pihak Denmark dan Greenland menyatakan belum ada kesepakatan resmi terkait pemberian wilayah kedaulatan kepada AS. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa “NATO sepenuhnya menyadari posisi Kerajaan Denmark. Kita bisa bernegosiasi soal keamanan, investasi, dan ekonomi, tetapi kita tidak bisa bernegosiasi tentang kedaulatan.”
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, juga menegaskan bahwa pihaknya belum melihat hal yang “konkret” dari kesepahaman tersebut. Ia menegaskan bahwa kedaulatan adalah garis merah, dan bahwa “Tidak ada pihak lain selain Greenland dan Kerajaan Denmark yang memiliki mandat untuk membuat kesepakatan tentang Greenland tanpa kami.”
Nielsen menambahkan, “Singkatnya, kami memilih Kerajaan Denmark, kami memilih Uni Eropa, dan kami memilih NATO. Ini bukan hanya soal Greenland, tetapi tentang tatanan dunia bagi kita semua.”
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan Greenland dan posisi geopolitik kawasan yang semakin dipertanyakan di tengah ketidakpastian tersebut.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
