NARASITODAY.COM, JAKARTA – Persoalan sampah di kota-kota besar Indonesia yang selama ini menjadi momok lingkungan mulai menemukan titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dapat dimulai atau groundbreaking pada pertengahan tahun 2026.
Langkah ini bukan sekadar mengejar target energi terbarukan, melainkan sebuah misi “penyelamatan” bagi 34 kabupaten/kota yang sudah lama tercekik masalah limbah perkotaan. Proyek waste to energy (WTE) ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengubah gunungan sampah yang berbau menyengat menjadi aliran listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa proses evaluasi dan pelelangan kini telah berjalan di bawah komando Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Jika konstruksi berjalan mulus, PLTSa pertama dari proyek ini diprediksi akan mulai menerangi nusantara secara komersial pada tahun 2027.
“Jadi diharapkan tahun 2026, pertengahan ini, sudah ada yang dilakukan groundbreaking. Jadi pada saat groundbreaking kan biasanya penyelesaian sekitar satu setengah tahun itu sampai dengan dua tahun, apabila lahannya sudah tersedia,” ujar Yuliot saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pembangunan ini tidak akan dilakukan serentak, melainkan bertahap dengan skala prioritas. Saat ini, fokus utama tertuju pada 34 daerah yang kondisi darurat sampahnya sudah sangat mendesak.
Teknologi pengolahan sampah menjadi energi memang menuntut investasi yang tidak sedikit. Menyadari hal tersebut, pemerintah menetapkan harga jual listrik dari PLTSa sebesar US$ 20 sen per kWh untuk menjaga nilai ekonomis proyek.
“Ya, ini harga jual listrik itu kan sudah naik, itu sekitar 20 sen dolar,” jelas Yuliot.
Terkait tingginya harga jual tersebut dibandingkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PLN, pemerintah berjanji akan menyiapkan skema subsidi yang matang agar tidak membebani pihak penyedia jasa maupun konsumen.
“Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, ya berapa kapasitas yang tersedia, ya kemudian dari HPP PLN berapa, kemudian selisihnya itu kan akan dihitung sebagai subsidi,” tandasnya.
Berdasarkan amanat Perpres Nomor 109 Tahun 2025, proyek ini memiliki potensi luar biasa. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat ada 10 kawasan aglomerasi dengan potensi sampah mencapai 10.000 ton per hari yang siap diolah.
Empat wilayah sudah berada di garis depan proses lelang, yakni:
- Denpasar Raya
- Yogyakarta Raya
- Bogor Raya
- Kota Bekasi
Namun, ironi justru muncul dari dua jantung metropolitan yaitu DKI Jakarta dan Bandung Raya. Meski menyumbang timbulan sampah paling masif masing-masing 8.000 ton dan 5.000 ton per hari keduanya dilaporkan belum siap mengimplementasikan proyek WTE ini. Padahal, kesiapan kedua wilayah ini sangat krusial untuk menentukan keberhasilan transisi energi hijau berbasis sampah secara nasional.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
