NARASITODAY.COM, YERUSALEM – Garis batas di Tepi Barat kini semakin kabur seiring langkah baru kabinet keamanan Israel yang mempertegas cengkeraman mereka di wilayah pendudukan. Dalam keputusan terbaru, Israel resmi menghapus larangan bagi individu Yahudi untuk membeli tanah di Tepi Barat serta memberikan wewenang hukum lebih luas bagi pejabat Israel di area yang sebelumnya dikelola Otoritas Palestina (PA).
Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan yang tajam. Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, secara terang-terangan menyebut kebijakan ini sebagai upaya mematikan harapan kemerdekaan Palestina.
“Kami akan terus mengubur ide mengenai pembentukan negara Palestina,” tegas pernyataan resmi dari kantor Bezalel Smotrich, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Senin (9/1/2026).
Di tengah debu konflik yang tak kunjung usai, keputusan ini dirasakan sebagai ancaman eksistensial bagi warga Palestina. Kantor Kepresidenan Mahmoud Abbas bereaksi keras, menyebut langkah tersebut sebagai upaya sistematis untuk melegalkan pendudukan tanah di wilayah sengketa.
“Ini adalah upaya terbuka Israel untuk melegalkan perluasan pemukiman dan penyitaan tanah. Kami mendesak Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan intervensi,” bunyi pernyataan resmi dari kantor Kepresidenan Palestina.
Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, menambahkan bahwa tindakan sepihak ini secara de facto adalah aneksasi yang mengabaikan hukum internasional.
“Laporan mengenai langkah-langkah Israel untuk meningkatkan aneksasi dan menciptakan fakta-fakta baru di lapangan adalah pelanggaran total terhadap semua perjanjian yang ditandatangani dan mengikat, eskalasi serius, serta pelanggaran hukum internasional,” ujar Al-Sheikh melalui kantor berita Wafa.
Kebijakan baru ini ibarat menyiram bensin ke dalam api ketegangan di kawasan. Al-Sheikh memperingatkan bahwa tanpa adanya solusi dua negara, wilayah tersebut hanya akan terseret ke dalam kekacauan yang lebih dalam.
“Langkah-langkah unilateral ini bertujuan untuk menghilangkan prospek politik apa pun, melenyapkan solusi dua negara, dan menyeret seluruh wilayah ke dalam ketegangan dan ketidakstabilan lebih lanjut,” tambahnya.
Reaksi serupa datang dari kelompok Hamas yang menyerukan perlawanan lebih kuat di Tepi Barat, serta kecaman dari Yordania yang menyebut tindakan Israel sebagai pemaksaan kedaulatan yang ilegal.
Keputusan krusial ini diambil di saat yang sangat menentukan. Hanya tiga hari lagi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan terbang ke Washington DC untuk bertemu Presiden AS Donald Trump. Pertemuan tersebut diprediksi akan menjadi panggung utama dalam menentukan nasib masa depan Tepi Barat dan Gaza, di tengah kebijakan Israel yang semakin agresif di lapangan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
