NARASITODAY.COM, TOKYO – Perdebatan panjang mengenai suksesi takhta Kekaisaran Jepang menemui titik terang yang mengecewakan bagi pendukung kesetaraan gender. Perdana Menteri Sanae Takaichi secara tegas menolak gagasan untuk mengizinkan perempuan naik takhta menjadi Kaisar Jepang.
Dalam pernyataan di hadapan parlemen pada Jumat (27/2/2026), Takaichi menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan tradisi suksesi yang hanya diperuntukkan bagi keturunan laki-laki. Ia merujuk pada penilaian panel ahli tahun 2021 yang merekomendasikan pembatasan tersebut.
“Pemerintah, dan saya sendiri, menghormati penilaian ini,” kata Takaichi, seperti dikutip dari AFP.
Krisis Keturunan dan Tekanan pada Putri Aiko
Isu ini telah menjadi bahan diskusi panas selama bertahun-tahun mengingat minimnya keturunan laki-laki di dalam keluarga kekaisaran. Posisi Putri Aiko, anak tunggal Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, sempat menguat setelah panel pemerintah pada 2005 merekomendasikan agar suksesi diberikan kepada anak tertua tanpa memandang gender.
Namun, harapan tersebut meredup setelah kelahiran Pangeran Hisahito pada 2006. Sebagai putra tunggal Pangeran Akishino dan keponakan Kaisar Naruhito, Hisahito kini menjadi harapan utama bagi kaum tradisionalis.
Tradisi vs. Realitas Modern
Hukum Rumah Tangga Kekaisaran Jepang saat ini secara kaku membatasi suksesi hanya pada laki-laki dari garis keturunan laki-laki. Bagi para tradisionalis, “garis keturunan kekaisaran yang tak terputus” melalui jalur laki-laki adalah fondasi identitas Jepang yang tidak boleh diganggu gugat. Mereka khawatir perubahan besar atas aturan ini bisa memecah belah bangsa.
Meskipun Takaichi sempat menyebut kemungkinan revisi undang-undang, arah perubahan tersebut tampaknya bukan untuk mengizinkan perempuan naik takhta. Sebagai gantinya, opsi yang lebih dipertimbangkan adalah “mengadopsi” kembali anggota keluarga laki-laki dari cabang kerajaan yang telah dihapus pasca-Perang Dunia II.
Beban Mental Keluarga Kekaisaran
Ketatnya aturan ini memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi perempuan di dalam keluarga kekaisaran. Secara historis, mereka menghadapi tuntutan besar untuk melahirkan anak laki-laki demi melanjutkan garis keturunan.
Tekanan ini berakibat fatal bagi kesehatan mental beberapa anggota kerajaan. Permaisuri Masako, mantan diplomat ulung, berjuang selama bertahun-tahun melawan penyakit terkait stres setelah bergabung dengan keluarga kekaisaran. Hal serupa juga dialami oleh Permaisuri Emerita Michiko, ibunda Kaisar Naruhito.
Sementara itu, panel ahli pada 2021 juga menyarankan agar putri-putri kerajaan diizinkan tetap menjalankan tugas publik setelah menikah, sebuah langkah reformasi kecil mengingat aturan saat ini mewajibkan mereka meninggalkan keluarga dan melepaskan gelar kebangsawanannya jika menikah dengan rakyat biasa.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
