NARASITODAY.COM, BRUSSELS – Gelombang panas krisis energi kembali membayangi Benua Biru. Terpancing oleh eskalasi perang Iran yang tak kunjung mendingin, Uni Eropa (UE) kini mulai menimbang langkah-langkah luar biasa, termasuk penerapan “windfall tax” atau pajak keuntungan tak terduga bagi raksasa energi guna melindungi konsumen dari lonjakan harga minyak yang menembus angka US$100 per barel.
Pertemuan para menteri keuangan UE di Brussels akhir pekan lalu menjadi panggung bagi kekhawatiran global. Bayang-bayang krisis energi tahun 2022 akibat invasi Rusia ke Ukraina seolah kembali menghantui, namun kali ini dengan ruang fiskal yang lebih sempit karena beban belanja pertahanan yang meningkat.
Komisi Eropa mendesak negara anggota untuk tetap tenang namun taktis. Selain pajak keuntungan, opsi pembatasan harga minyak kini masuk dalam meja diskusi. Komisaris Ekonomi UE, Valdis Dombrovskis, mengungkapkan bahwa situasi di lapangan memburuk dengan sangat cepat dalam dua pekan terakhir, terutama setelah penutupan Selat Hormuz.
“Skala, tingkat keparahan, dan dampak perang meningkat dalam dua pekan terakhir,” ujar Dombrovskis. Ia menyoroti serangan terhadap infrastruktur energi sebagai pemicu utama meroketnya harga minyak Brent.
Presiden Eurogroup, Kyriakos Mihrakakis, menambahkan bahwa ketidakpastian ini sangat bergantung pada seberapa lama konflik berlangsung.
“Isu utamanya adalah durasi dan intensitas krisis, karena hal ini akan menentukan skala guncangan energi. Harapan bersama kita adalah deeskalasi dan menghindari gangguan besar pada infrastruktur energi,” kata Mihrakakis.
Senada dengan itu, Pierre Gramegna dari European Stability Mechanism memperingatkan bahwa dampak psikologis dan ekonomi dari konflik ini tidak akan hilang dalam semalam. “Sekalipun konflik ini berakhir besok, konsekuensinya akan tetap bersama kita untuk waktu yang lama,” tegasnya.
Respon Kilat dari Australia hingga Vietnam
Sementara Eropa masih berdiskusi mengenai regulasi jangka panjang, negara-negara di kawasan Asia Pasifik bergerak lebih agresif dengan memotong pajak demi menekan inflasi di tingkat akar rumput.
Di Canberra, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan pemotongan cukai bahan bakar hingga 50% untuk bensin dan solar. Langkah ini diprediksi akan langsung menurunkan harga di pompa bensin sebesar 26,3 sen dolar Australia per liter.
“Kami memahami tekanan biaya bagi masyarakat sangat nyata karena dampak perang di belahan dunia lain kini terasa langsung di sini,” ujar Albanese, Senin (30/3/2026).
Langkah serupa diambil oleh Vietnam yang secara radikal menghapus sementara pajak lingkungan untuk BBM hingga menjadi nol persen. Kementerian Perdagangan Vietnam menyebutkan kebijakan ini adalah “solusi mendesak dan efektif untuk menstabilkan pasar minyak bumi dan memastikan keamanan energi nasional.”
Di India, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman tidak hanya memangkas bea cukai pusat, tetapi juga menerapkan tarif ekspor baru untuk solar sebesar 21,5 rupee per liter guna memastikan pasokan dalam negeri tetap terjaga di tengah krisis Asia Barat.
Meski situasi genting, Uni Eropa tetap memandang transisi hijau sebagai solusi permanen. Data menunjukkan bauran listrik energi terbarukan UE telah menyentuh 48% pada 2025, naik dari 36% empat tahun lalu. Negara seperti Spanyol dan Portugal kini menjadi model ideal karena lebih kebal terhadap volatilitas harga berkat ketergantungan yang rendah pada bahan bakar fosil.
Dunia kini tengah berlomba dengan waktu yang meredam gejolak harga jangka pendek sembari mempercepat kemandirian energi agar tidak terus tersandera oleh konflik geopolitik yang pecah di belahan bumi lain.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
