NARASITODAY.COM, JAKARTA – Fluktuasi harga minyak global yang menekan kas negara, pemerintah memutuskan untuk melakukan “diet” anggaran pada salah satu program primadonanya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengumumkan pemangkasan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus pada hari Sabtu serta masa libur sekolah.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi narasi utama di balik meja kerja para pengambil kebijakan di Lapangan Banteng demi menjaga kesehatan APBN.
Logika Efisiensi di Hari Libur
Keputusan untuk menghapus jatah makan di hari Sabtu dinilai sebagai langkah yang paling masuk akal secara logis dan operasional. Pasalnya, sebagian besar aktivitas belajar mengajar formal berhenti di akhir pekan, sehingga siswa tidak perlu lagi memaksakan diri datang ke sekolah hanya untuk mengambil jatah makan.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa angka penghematan dari kebijakan satu hari ini sangatlah fantastis bagi keuangan negara.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda seperti dikutip dari Wartawan, Selasa (28/4/2026).
Napas Panjang untuk APBN
Jika dikalkulasi dalam jangka panjang, penghematan dari penghapusan jatah hari Sabtu ini memberikan ruang napas yang cukup lega bagi anggaran negara. Dalam sebulan, negara bisa menyimpan kembali dana sebesar Rp4 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk operasional akhir pekan tersebut.
“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujar Juda merinci dampak sistemik dari kebijakan tersebut.
Tidak hanya hari Sabtu, penyaluran MBG juga akan diistirahatkan total selama masa libur sekolah. Juda menegaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi refocusing agar setiap rupiah yang keluar benar-benar memiliki kualitas dan dampak yang tajam bagi siswa saat mereka aktif belajar.
Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Di balik pemangkasan ini, ada strategi besar untuk menahan guncangan ekonomi. Pemerintah berusaha keras agar defisit APBN tetap terkendali tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi yang bisa memicu inflasi di tingkat masyarakat bawah.
Selain pengetatan belanja, Kemenkeu juga memberikan perhatian khusus pada kualitas gizi. Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kini berada di bawah pengawasan ketat. Pemerintah tidak segan-segan menghentikan operasional SPPG jika kedapatan menyajikan makanan yang tidak memenuhi standar nutrisi yang telah ditetapkan.
Sebagai penyeimbang, pemerintah kini tengah mengoptimalkan sistem perpajakan Coretax serta berharap pada durian runtuh dari kenaikan harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
Langkah efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis ini menjadi bukti bahwa di tengah ambisi besar memberikan gizi bagi anak bangsa, pemerintah tetap harus realistis dalam menghitung setiap butir nasi dan rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
