NARASITODAY.COM, JAKARTA – Panggung final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang seharusnya menjadi ajang unjuk integritas dan sportivitas, berubah menjadi sorotan tajam di media sosial. Sebuah insiden penilaian ganda terhadap jawaban yang sama memicu gelombang protes publik, hingga memaksa pimpinan MPR RI turun tangan.
Kejadian yang viral tersebut bermula saat regu C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang dianggap salah oleh dewan juri, namun jawaban identik dari regu B justru mendapatkan poin sempurna.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, secara resmi menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan melakukan pembenahan total.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).
Satu Jawaban, Dua Nasib Berbeda
Sentuhan drama menyelimuti sesi pertanyaan rebutan pada Senin (11/5). Pembawa acara melontarkan pertanyaan krusial mengenai lembaga mana yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C menekan bel lebih dahulu dan menjawab: “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Nahas, juri Dyastasita memberikan nilai -5. Namun, saat regu B mengulangi jawaban yang secara substansi sama, juri justru melontarkan kalimat yang memicu kebingungan:
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” kata Dyastasita.
Sontak, raut bingung dan protes muncul dari para siswa regu C. “Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” tegas mereka. Namun, pihak juri berkeras bahwa artikulasi kata “DPD” tidak terdengar dari regu C, meski peserta telah meminta konfirmasi kepada penonton yang mendengar jawaban mereka.
Evaluasi dan Ketegasan Integritas
Masalah ini kian memanas ketika juri lainnya, Indri Wahyuni, justru menekankan pentingnya artikulasi ketimbang substansi jawaban yang sudah diucapkan.
“Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5,” ujar Indri kepada peserta yang memprotes.
Merespons ketegangan ini, Abcandra menegaskan bahwa sistem lomba ini harus dievaluasi agar marwah edukasi kebangsaan tidak tercoreng oleh teknis penilaian yang subjektif. Ia mengaku telah mendengar kasus serupa terjadi di provinsi lain pada tahun-tahun sebelumnya.
“Izin, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” tegas Abcandra.
Senada dengan pimpinan, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyatakan pihaknya sangat menghormati masukan masyarakat. Ia berjanji akan meninjau ulang aspek teknis, mulai dari mekanisme penilaian hingga tata kelola keberatan peserta.
“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” pungkas Siti.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik, agar lomba yang membawa nama konstitusi ini benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang diajarkannya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
