NARASITODAY.COM,BEIRUT – Harapan untuk meredakan konflik berkepanjangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali menghadapi tantangan serius setelah Hizbullah secara terbuka menolak proposal gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Penolakan tersebut muncul meski kesepakatan telah diumumkan dan disetujui oleh pemerintah Lebanon serta Israel.
Sikap Hizbullah memunculkan ketidakpastian baru terhadap upaya penghentian konflik yang telah menelan korban jiwa dan memicu kerusakan luas di kawasan. Di saat pemerintah Lebanon berupaya menempuh jalur diplomasi, kelompok bersenjata yang menjadi salah satu aktor utama dalam konflik justru menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan tersebut.
Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, pada Kamis (4/6/2026) menyebut proposal gencatan senjata itu sebagai ancaman bagi rakyat Lebanon. Menurutnya, isi kesepakatan tidak memberikan jaminan yang dapat diterima oleh kelompoknya.
Qassem menggambarkan proposal tersebut sebagai “peta jalan untuk memusnahkan sebagian rakyat Lebanon”.
Ia menegaskan Hizbullah hanya bersedia menerima penghentian perang secara menyeluruh yang disertai penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon. Menurutnya, selama serangan terhadap desa-desa di Lebanon masih berlangsung, keamanan di wilayah utara Israel juga tidak akan terjamin.
“Kami menyerukan kepada para pejabat untuk mengakhiri lelucon dan penghinaan yang disebut negosiasi langsung ini,” katanya, seperti dikutip dari The Guardian.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kesepakatan yang diumumkan beberapa hari sebelumnya. Pada Senin malam, pemerintah Lebanon dan Israel menyepakati gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri permusuhan selama beberapa bulan terakhir.
Dalam kesepakatan tersebut, Hizbullah diwajibkan menghentikan seluruh serangan terhadap Israel dan menarik pasukannya ke wilayah utara Sungai Litani. Namun, implementasi kesepakatan menghadapi kendala besar karena Hizbullah tidak terlibat langsung dalam proses perundingan.
Meski pemerintah Lebanon menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Israel, kelompok yang didukung Iran itu merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran di lapangan. Pemerintah Lebanon diketahui memilih jalur diplomatik tanpa melibatkan Hizbullah sebagai bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas keamanan nasional.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kesepakatan yang telah dicapai. Sebab, tanpa dukungan dari Hizbullah, pemerintah Lebanon menghadapi tantangan besar untuk menerapkan poin-poin yang telah disepakati.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan bahwa pihak yang menghambat proses perdamaian harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
“Jalur negosiasi yang kami pilih adalah jalan tercepat dan paling sedikit biayanya bagi Lebanon, rakyat Lebanon, wilayah selatan, dan para penduduknya,” kata Salam.
Menurutnya, diplomasi tetap menjadi pilihan terbaik dibandingkan melanjutkan konflik yang terus menguras sumber daya negara dan memperburuk kondisi masyarakat di wilayah terdampak.
Penolakan Hizbullah juga berpotensi mengguncang pengaturan keamanan yang telah berlaku sejak gencatan senjata 17 April lalu. Dalam pengaturan tersebut, Amerika Serikat membatasi ruang gerak Israel untuk melakukan serangan ke Beirut sebagai imbalan atas penghentian serangan Hizbullah ke wilayah Israel utara.
Di sisi lain, sikap Hizbullah dinilai sejalan dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan Iran. Beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata terbaru, Teheran kembali menegaskan bahwa Israel harus menarik pasukannya ke posisi sebelum perang pecah.
Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Esmail Qaani, menyatakan dukungan terhadap Hizbullah merupakan tanggung jawab bersama umat Muslim.
“Mendukung perlawanan di Lebanon adalah kewajiban kita semua, dan menyingkirkan Israel dari kawasan adalah tujuan yang dapat dicapai oleh umat Muslim,” ujarnya.
Dalam unggahan di media sosial domestik Iran, Qaani juga menulis:
“Tuntutan minimum perlawanan adalah penarikan rezim perampas itu ke posisi yang didudukinya sebelum dimulainya perang 40 hari.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa isu Lebanon masih menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebelumnya, Teheran juga menegaskan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan Iran harus mencakup penghentian pertempuran di Lebanon.
Kementerian Luar Negeri Iran kembali menegaskan posisi tersebut pada Kamis.
Menurut kementerian itu, Lebanon merupakan “bagian integral dari setiap gencatan senjata dan setiap kesepakatan final”.
Sementara proses diplomasi menghadapi ketidakpastian, pertempuran di lapangan masih terus berlangsung. Israel dilaporkan melancarkan sejumlah serangan udara ke wilayah Nabatieh di Lebanon selatan dan Lembah Bekaa bagian barat yang menewaskan empat orang.
Di sisi lain, Hizbullah mengklaim telah menargetkan pasukan Israel di desa Qantara, Lebanon selatan.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan negaranya tetap mempertahankan hak untuk melakukan operasi militer apabila diperlukan.
Ia mengatakan Israel memiliki “kebebasan bertindak, dengan dukungan Amerika Serikat, untuk menyerang Beirut sebagai respons terhadap serangan terhadap komunitas dan wilayah Israel”.
Katz juga menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon selatan guna mempertahankan zona penyangga yang dianggap penting untuk melindungi warga Israel di wilayah utara.
Saat ini, Israel menguasai lebih dari 600 kilometer persegi wilayah Lebanon selatan. Konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir telah menghancurkan puluhan desa perbatasan dan menyebabkan ratusan warga Lebanon belum dapat kembali ke rumah mereka.
Di tengah situasi yang masih rapuh, kedua negara juga menyetujui pembentukan sejumlah “zona percontohan”. Dalam wilayah tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan mengambil alih kendali keamanan tanpa kehadiran kelompok bersenjata non-negara.
Presiden Lebanon Joseph Aoun mengungkapkan bahwa dirinya mengusulkan kawasan sekitar Beaufort Castle sebagai lokasi pertama penerapan zona percontohan tersebut. Wilayah bersejarah itu baru saja direbut pasukan Israel pada awal pekan ini.
Namun, dengan penolakan terbuka dari Hizbullah dan masih berlangsungnya serangan di lapangan, masa depan gencatan senjata terbaru kini kembali berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. Upaya diplomasi yang diharapkan menjadi pintu masuk menuju stabilitas kawasan pun menghadapi ujian berat sebelum benar-benar dapat diwujudkan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
