NARASITODAY.COM, JAKARTA – Bayang-bayang lesunya roda ekonomi akibat nilai tukar rupiah yang ambruk hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS, eskalasi di ruang publik mulai memanas. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) resmi melayangkan ultimatum 18 hari bagi pemerintah untuk segera menstabilkan mata uang garuda.
Ancaman tidak main-main digelorakan dari koridor kampus yaitu sebuah gerakan massa bertajuk “Reformasi Jilid II” siap ditumpahkan ke jalan jika ekonomi tak kunjung membaik. Hitung mundur ini sontak memicu alarm kewaspadaan di ring satu pemerintahan, mulai dari markas kepolisian, badan intelijen, hingga Istana Negara.
Hitung Mundur 18 Hari: Simbol Luka Mata Uang
Gerakan mahasiswa ini bukan sekadar gertakan di atas kertas. Di daerah, riak-riak kegelisahan sudah mulai memercik. Aliansi mahasiswa telah memanaskan mesin pergerakan melalui aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.
Pemilihan angka 18 hari pun bukan tanpa alasan, melainkan sebuah satir getir atas kondisi dompet negara saat ini. Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, menegaskan bahwa jika tenggat waktu tersebut diabaikan, target berikutnya adalah penyegelan kantor Kementerian Keuangan.
“Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp 18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,” kata Kailani di tengah riuhnya massa aksi.
Respons Petinggi Negara: Antara Imbauan Tertib dan Realitas Pasar
Merespons sinyal kuning dari dunia kampus, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung memasang pagar penyejuk. Korps Bhayangkara menyatakan siap mengawal gejolak aspirasi ini, namun dengan catatan besar: ketertiban publik tidak boleh dikesampingkan.
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta.
Suara senada datang dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra. Menghadapi potensi guncangan sosial di tengah krisis moneter, ia mengingatkan agar situasi dalam negeri tidak semakin diperkeruh oleh perpecahan internal.
“Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya,” ujar Herindra di Gedung DPR, Senayan.
Sementara itu, dari balik dinding Istana, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mencoba meredam ketegangan dengan nada yang lebih diplomatis. Pemerintah mengklaim mendengar jeritan tersebut sebagai bahan evaluasi.
Namun, Prasetyo menggarisbawahi bahwa menyembuhkan luka ekonomi makro yang kompleks tidak semudah membalikkan telapak tangan atau sekadar mengejar tenggat kalender.
“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” tutur Prasetyo.
Terkait desakan 18 hari yang dipatok oleh mahasiswa, ia menambahkan sebuah catatan realistis:
“Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu,” tegasnya.
Kendati demikian, Istana memastikan bahwa semangat dari tuntutan mahasiswa tersebut telah ditangkap sebagai cambuk bagi tim ekonomi pemerintah untuk bekerja lebih keras di sisa waktu yang ada.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
