NARASITODAY.COM,JAKARTA – Insiden pembubaran diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran oleh ratusan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam (15/6/2026) memicu perhatian luas dari berbagai kalangan publik.
Menanggapi dinamika yang memanas tersebut, Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (JAGATANI) merilis pernyataan sikap resmi melihat situasi nasiinal saat ini JAGATANI memandang peristiwa ini sebagai refleksi penting dari dua sisi mata uang demokrasi yang sama-sama bernilai penting, yaitu ketegasan hak kritis mahasiswa dan kedewasaan kewajiban dialog dari pihak pemerintah.
Di satu sisi, JAGATANI memberikan penghormatan mendalam terhadap idealisme dan ketegasan moral yang ditunjukkan oleh gerakan mahasiswa UGM. Aksi penolakan tersebut tidak boleh dinilai sekadar sebagai kericuhan fisik belaka, melainkan harus dibaca sebagai manifestasi dari kekecewaan dan kecemasan nyata masyarakat bawah yang disuarakan oleh kaum intelektual muda.
Mahasiswa hadir membawa kegelisahan para petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang hari ini ruang hidupnya terancam oleh berbagai proyek oligarki serta alih fungsi lahan skala besar, termasuk di wilayah Papua.
Kampus harus tetap mempertahankan marwahnya sebagai benteng terakhir dan ruang merdeka yang tidak boleh dikooptasi oleh narasi-narasi normatif kekuasaan.
Tuntutan konkret mahasiswa atas transparansi kebijakan agraria, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan adalah bentuk kontrol sosial yang sah dan sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan tetap berada di jalur yang berpihak pada rakyat.
Di sisi lain, JAGATANI memberikan apresiasi tinggi atas respons bermartabat dan sikap terbuka yang ditunjukkan oleh para pejabat negara yang hadir, khususnya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
Langkah para pejabat yang memilih tidak langsung mengamankan diri, melainkan turun ke jalan dan bahkan duduk bersila di atas aspal demi menemui massa yang berdemonstrasi, adalah sebuah preseden baik dalam budaya politik kita.
Sikap ini menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan publik serta komitmen konkret bahwa pemerintah memiliki iktikad untuk tidak anti-kritik. Kehadiran mereka di lingkungan akademis sejak awal didasari oleh niat baik untuk memaparkan program kerja, menyerap aspirasi secara langsung, serta membuka ruang uji publik yang demokratis atas kebijakan sektor pertanian dan pertanahan yang sedang berjalan.
Melihat dinamika ini, JAGATANI menilai ketegangan di UGM membuktikan adanya sumbatan komunikasi sektoral yang harus segera diurai demi kepentingan nasional. Sektor pertanian dan pembenahan tata ruang agraria nasional tidak akan pernah selesai jika energi bangsa habis dalam polarisasi benturan di lapangan antara aparat, pejabat, dan mahasiswa.
Ada energi luar biasa dari kedua belah pihak yakni mahasiswa memiliki gairah murni membela rakyat, sementara pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membuka diri dan mendengar.
Oleh karena itu, JAGATANI mendesak agar momentum ini dijadikan titik balik untuk menyalurkan energi kritik tersebut ke meja kebijakan melalui forum audiensi susulan yang lebih kondusif, terukur, dan berbasis data.
Pemerintah harus menjawab kritik tajam mahasiswa dengan realisasi kebijakan nyata yang melindungi tanah pangan petani kecil. Sebaliknya, elemen mahasiswa juga diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan lewat adu argumen dan tawaran solusi alternatif yang konstruktif di meja dialog formal demi kemandirian pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***
Editor : Alysa
