NARASITODAY.COM,JAKARTA – Pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas) memberikan klarifikasi tegas terkait adanya klaim sepihak dalam konferensi pers Aliansi Mahasiswa BEM Bersatu. FISIP Unas menyatakan secara resmi bahwa mereka tidak memiliki organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat fakultas.
Langkah ini diambil setelah munculnya seorang individu bernama Ardi Zulkifly yang diperkenalkan dan mengatasnamakan diri sebagai Ketua BEM FISIP Unas dalam acara yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).
Di tengah riuh aksi mahasiswa yang kerap mewarnai panggung politik nasional, pencatutan nama lembaga ini langsung memicu reaksi cepat dari pihak rektorat dan dekorat demi menjaga integritas nama baik kampus.
Dekan FISIP Universitas Nasional, Aos Yuli Firdaus, menegaskan bahwa jabatan yang diklaim oleh oknum tersebut fiktif dan tidak diakui oleh pihak kampus.
“FISIP Universitas Nasional tidak memiliki organisasi BEM di tingkat fakultas. Oleh karena itu, tidak terdapat jabatan Ketua BEM FISIP Universitas Nasional dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan FISIP Universitas Nasional,” ujar Aos Yuli Firdaus melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).
Aos menjabarkan bahwa oknum yang hadir dalam kegiatan aliansi tersebut sama sekali tidak memiliki kapasitas kelembagaan ataupun hak konstitusional untuk membawa nama FISIP Unas.
Pihak fakultas pun menarik garis tegas bahwa segala bentuk pernyataan atau sikap yang dilontarkan dalam konferensi pers tersebut mutlak menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan.
Meski demikian, Aos meluruskan bahwa FISIP Unas tidak membatasi ruang gerak mahasiswanya. Kampus tetap berkomitmen menghormati hak setiap mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi sesuai koridor hukum.
“Namun demikian, penggunaan identitas, atribut, maupun jabatan organisasi kemahasiswaan harus dilakukan secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tambah Aos mengingatkan pentingnya etika akademis.
Sebelumnya, Aliansi BEM Bersatu menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. Kelompok ini menilai gerakan moral mahasiswa seharusnya murni menyuarakan jeritan rakyat, bukan menjadi alat bagi para elite untuk merebut kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas perwakilan dari BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Hukum UIC.
Dalam aksi dan konferensi pers tersebut, aliansi ini membacakan tiga tuntutan utama:
- Mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.
- Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel.
- Mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari berbagai kampus, di antaranya Wildan Ricky (BEM FH UNISIA), Muhammad Yani (BEM FH UIJ), Ardiansyah (BEM Institut Al-Aqidah), Ahmad Ghazy (BEM Psikologi UNJ), Alfi (BEM FEB UNPAM), Dicky (BEM F.IPS Unindra), Ahmad (BEM FT Universitas BSI), Rezky Anandar (BEM FISMA Institut STIAMI), serta Ardi Zulkifly yang membawa nama BEM FISIP Unas yang kini telah dibantah secara resmi oleh pihak fakultas.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
