NARASITODAY.COM,JAKARTA – Rencana penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa logo (plain packaging) di Indonesia terus menuai perdebatan sengit. Di satu sisi, regulasi ini digadang-gadang mampu menekan angka perokok pemula. Namun di sisi lain, bayang-bayang kegagalan dari sejumlah negara dunia yang telah menerapkannya kini menjadi alarm keras bagi ekosistem industri tembakau nasional.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membeberkan potret buram di balik implementasi kemasan polos di empat negara, yakni Inggris, Australia, Kolombia, dan Selandia Baru. Alih-alih menurunkan angka perokok secara efektif, kebijakan tersebut justru memicu suburnya pasar gelap dan kebocoran pendapatan negara.
Di Inggris, misalnya, hilangnya identitas visual pada bungkus rokok justru menjadi celah emas bagi para penyelundup.
“Contoh pertama di Inggris, pendapatan produsen rokok makin menurun, dan parahnya, penyelundupan rokoknya makin tinggi, begitu juga rokok gelapnya, peredarannya makin besar,” ungkap Misbakhun dalam diskusi Coffee Morning CNBC Indonesia, Kamis (9/7/2026).
Fenomena unik tapi nyata juga terjadi di Kolombia. Ketika semua bungkus rokok diseragamkan menjadi polos, masyarakat yang telanjur fanatik pada merek tertentu justru rela berburu ke pasar gelap dan merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan produk yang memiliki logo asli.
“Kolombia juga, orang akhirnya membayar lebih banyak, karena apa? Begitu rokoknya polos orang nyari yang ada mereknya,” lanjut Misbakhun.
Efek domino paling parah menghantam Australia, di mana negara harus menelan pil pahit berupa kerugian hingga AU$ 1,6 miliar per tahun akibat rontoknya setoran cukai dari produsen resmi yang kalah saing dengan dominasi rokok ilegal. Sementara di Selandia Baru, ingatan nama merek (brand recall) anjlok dari 28% menjadi 17%, yang kemudian memicu perang harga destruktif dan peralihan konsumsi massal ke rokok murah.
“Kemudian di Australia juga sama. Kerugian negara cukup besar. Selandia Baru juga sama,” terang Misbakhun.
Melihat realita global tersebut, Misbakhun mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dan memandang industri rokok hanya dari satu kacamata saja. Ada jutaan nasib manusia, mulai dari buruh pabrik hingga petani tembakau, yang menggantungkan hidup di dalamnya.
“Ini menunjukkan bahwa ekosistem rokok bukan semata-mata urusan kesehatan aja. Silahkan membicarakan aspek kesehatan, tapi juga perhatikan aspek yang lain, bahwa dalam kehidupan kita, perlu memperhitungkan dampak ke hal lain, seperti kesejahteraan petani tembakau dan pekerja di pabrik rokok,” jelasnya secara tegas.
Berseberangan dengan kekhawatiran DPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap kokoh berdiri di atas fondasi penyelamatan generasi muda. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, meluruskan bahwa esensi utama dari penyeragaman kemasan ini adalah aspek kesehatan publik.
Nadia menjabarkan, jika daya tarik estetika (brand appeal) didekonstruksi menjadi visual yang tidak menarik, maka rasa penasaran anak-anak untuk mencoba merokok akan terpangkas sejak dini. Format polos ini juga memastikan gambar peringatan visual dampak merokok tetap terlihat kontras dan memberikan efek jera yang efektif.
Nadia pun menepis anggapan bahwa kebijakan ini tabu. Di kawasan Asia Tenggara, aturan bungkus polos ini dinilai sudah menjadi standar yang lumrah dijalankan.
“Hampir semua negara itu sudah banyak sekali. Singapura, dia impor (rokok) dari Indonesia. kemudian kalau kita lihat Malaysia, di negara-negara ASEAN minimal 4-5 country sudah menerapkannya. memang Timor Leste belum tetapi dia hampir 90% bergambar kesehatan,” pungkas Nadia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
