NARASITODAY.COM, POIPET – Sebuah tabir gelap yang menyelimuti gemerlap industri perjudian di perbatasan Thailand-Kamboja perlahan mulai terkuak. Salah satu konglomerasi bisnis judi raksasa asal Kamboja, Lim Heng Group, tersangkut dalam pusaran kasus penipuan siber (scam) internasional dan jaringan perdagangan manusia.
Berdasarkan hasil investigasi mendalam dari Reuters, Lim Heng Group tercatat sebagai pemilik sah dari kompleks bangunan terisolasi yang diduga kuat menjadi mesin operasional sindikat kriminal.
Modusnya, korporasi ini menyewakan sejumlah fasilitas yang berada dalam satu kawasan dengan Royal Hill salah satu kasino megah milik mereka di wilayah perbatasan kepada jaringan mafia dengan tarif yang jauh di atas harga normal pasar.
Kantor Polisi Palsu di Balik Tembok Kasino
Melangkah masuk ke dalam kompleks properti tersebut terasa seperti memasuki labirin penuh kepalsuan. Di dalam deretan bangunan yang dijaga ketat itu, terdapat ruangan-ruangan tersembunyi yang telah didekorasi sedemikian rupa agar terlihat persis seperti kantor polisi resmi dan kantor bank dari berbagai belahan negara.
Ruangan tipuan ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Menurut kesaksian militer Thailand dan sejumlah mantan pekerja di sana, dekorasi tersebut merupakan alat penunjang utama para pelaku untuk meyakinkan dan memeras para korban secara daring melalui panggilan video.
Meski demikian, investigasi Reuters sejauh ini belum menemukan bukti manifes bahwa manajemen Lim Heng Group terlibat langsung dalam eksekusi penipuan maupun proses penyelundupan manusia di lokasi tersebut. Pihak Royal Hill dan Lim Heng Group sendiri memilih bungkam dan tidak merespons jaringan telepon maupun email konfirmasi yang dikirimkan.
Berdasarkan dokumen perjanjian sewa tertanggal Maret 2024 yang berhasil ditinjau, Royal Hill menyewakan tiga gedung di kompleks tersebut kepada seorang warga negara China selama dua tahun. Nilai kontraknya sangat fantastis: US$ 200.000 (sekitar Rp 3,2 miliar) per bulan.
Sebagai perbandingan, harga sewa ini dinilai sangat tidak wajar untuk sebuah kota perbatasan yang sepi. Di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, sebuah gedung multifungsi dengan ukuran serupa di kawasan elite hanya diiklankan dengan harga US$ 25.000 per bulan pada Mei lalu. Kontrak mahal ini diketahui ditandatangani oleh penyewa dan Seng Chanthy, yang kala itu berstatus sebagai karyawan Royal Hill.
Sengketa Militer dan Saling Tuding Dua Negara
Kompleks kasino ini kini berada di bawah pendudukan militer Thailand, setelah sempat terjadi insiden pemboman kecil dalam konflik perbatasan dengan Kamboja pada Desember lalu. Pihak militer Thailand sengaja mengundang jurnalis ke lokasi demi menunjukkan bukti-bukti autentik bahwa Royal Hill telah dialihfungsikan menjadi pabrik penipuan.
“Para bos penipuan tampaknya telah menggunakan kantor ini,” ungkap otoritas militer Thailand saat menunjukkan fasilitas tersebut.
Tuduhan ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Kamboja. Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra, dengan tegas membantah laporan investigasi tersebut.
“Laporan tersebut salah,” kata Neth Pheaktra kepada Reuters, sembari menuding pihak Thailand telah melakukan agresi militer dan menyerang infrastruktur sipil negaranya.
Di sisi lain, perdebatan hukum mengenai tanggung jawab pemilik lahan mulai mencuat. Koalisi Aksi Hak Asasi Manusia Kamboja menuturkan bahwa secara hukum, jaksa penuntut dapat menjerat pemilik properti yang digunakan untuk aktivitas kriminal.
Syaratnya, penyelidikan harus mampu membuktikan bahwa pemilik mengetahui penggunaan properti tersebut untuk tujuan kejahatan namun sengaja membiarkannya berlanjut demi keuntungan finansial.
Lim Heng Group sendiri sebenarnya telah mengendus adanya isu perdagangan manusia di properti mereka sejak September 2024. Bukannya melakukan evaluasi internal, perwakilan korporasi saat itu justru memilih jalur hukum dengan menggugat dua media lokal Kamboja yang melaporkan adanya penyekapan warga negara asing di kompleks kasino mereka.
Gurita Bisnis Haram dan Koneksi Politik
Keterkaitan antara kasino dan pusat penipuan siber di Asia Tenggara bukanlah cerita baru. Jenderal Thatchai Pitaneelaboot dari Kepolisian Kerajaan Thailand, yang memimpin penyelidikan ini, mengonfirmasi bahwa gangster asal China memang menjalankan roda penipuan di lokasi Royal Hill, meskipun ia tidak merinci identitas spesifik dari komplotan tersebut.
Kombinasi bisnis ini dijelaskan secara gamblang oleh Jason Tower, Senior Expert di Global Initiative against Transnational Organized Crime.
“Ini memberi para penipu sarana untuk menyembunyikan dan mencuci keuntungan ilegal mereka,” kata Jason Tower mengenai maraknya afiliasi pusat penipuan dengan operasional kasino.
Kondisi ini diperkuat oleh riset Amnesty International yang menyebutkan bahwa pemilik kasino di Kamboja mengendalikan langsung setidaknya selusin pusat penipuan. Menurut Sophal Ear, seorang profesor di Arizona State University, kasino-kasino di Kamboja acap kali memiliki “perisai” kuat karena dikendalikan oleh pengusaha yang memiliki koneksi politik tingkat tinggi.
Pemilik Lim Heng Group diduga kuat berada dalam lingkaran pengaruh tersebut, mengingat beberapa foto yang beredar memperlihatkan dirinya menghadiri pertemuan sosial bersama jenderal senior dan pejabat kerajaan Kamboja.
Meski pemerintah Kamboja berulang kali berjanji di mimbar internasional untuk memberantas scam center, di dalam negeri mereka tetap bersikukuh menyebut Royal Hill hanyalah sebuah hotel biasa bahkan setelah rekaman video ruangan bank dan kantor polisi palsu di sana menjadi sorotan dunia.
Kini, bola panas penyelidikan berada di tengah ketegangan diplomatik. Chhay Sinarith, seorang menteri senior Kamboja yang memimpin pemberantasan penipuan daring, menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas area tersebut, namun dengan satu syarat geopolitik.
“Kerajaan sedang menyelidiki dugaan operasi penipuan di daerah sekitar Royal Hill. Tetapi pasukan keamanan Thailand harus mengembalikan lokasi yang telah mereka sita untuk memfasilitasi penyelidikan,” pungkas Chhay Sinarith.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
