NARASITODAY.COM, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mengarahkan pembangunan tahun anggaran 2027 pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai strategi mengurangi ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan arah kebijakan tersebut menjadi tema utama dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan itu disusun sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas kepala daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor 2025–2029.
“Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran,” kata Rudy.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Bogor menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam sektor pendapatan, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan basis data potensi daerah, optimalisasi penerimaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, alokasi belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung target RPJMD, meningkatkan pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting.
Sejumlah proyek infrastruktur juga masuk dalam rencana prioritas belanja modal 2027. Program tersebut di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, serta dukungan terhadap proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Selain infrastruktur, Pemkab Bogor juga menyiapkan pembangunan Hotel Embarkasi Haji dan penyediaan gerai pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Pemerintah daerah juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta dukungan pelaksanaan Pilkades Serentak di 229 desa yang tersebar di 39 kecamatan.
Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun upaya pengendalian inflasi daerah.
Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS 2027 masih menghadapi tantangan berupa kondisi defisit anggaran karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
Meski demikian, ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat,” tandas Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor selanjutnya akan menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta rancangan peraturan bupati terkait penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.***
Editor : Alysa
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
