NARASITODAY.COM, BUDAPEST – Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar menarik kembali pencalonan grandmaster catur Judit Polgar sebagai presiden baru setelah Polgar menolak tawaran tersebut. Kegagalan pencalonan itu menjadi tantangan baru bagi Magyar yang tengah berupaya melakukan perubahan politik besar setelah mengakhiri dominasi panjang pemerintahan Viktor Orban.
Magyar sebelumnya mengumumkan pencalonan Polgar pada Senin (20/7/2026). Ia memilih sosok legenda catur tersebut karena dianggap mampu menjadi figur pemersatu di tengah masyarakat Hungaria yang mengalami perpecahan politik.
“Negara kita membutuhkan persatuan, perdamaian, dan seorang presiden yang dapat dibanggakan oleh seluruh rakyat Hungaria,” tulis Peter Magyar melalui akun media sosial pribadinya.
Namun, pencalonan tersebut tidak berlanjut setelah Polgar menyatakan tidak bersedia menerima posisi kepala negara. Ia menilai dirinya belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab besar dalam situasi politik Hungaria saat ini.
“Saya tidak merasa memiliki cukup kekuatan untuk memikul tanggung jawab sejarah dalam menyatukan bangsa yang terpecah ini, sehingga saya tidak dapat menerima permintaan tersebut,” balas Polgar melalui halaman Facebook resminya saat menolak tawaran posisi presiden tersebut.
Penolakan Polgar langsung menjadi perhatian publik karena posisi presiden Hungaria memiliki peran penting dalam sistem politik negara tersebut. Presiden dipilih oleh parlemen, sehingga kandidat yang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen memiliki peluang besar untuk terpilih.
Dengan gagalnya pencalonan Polgar, Magyar kini harus mencari kandidat baru dalam waktu 30 hari. Ia mengatakan akan melakukan pembahasan internal partai untuk menentukan sosok pengganti yang berasal dari luar lingkaran politik elektoral.
Magyar kemudian menyampaikan permintaan maaf atas masalah komunikasi dalam proses pengajuan nama Polgar. Ia mengakui proses pencalonan tersebut membutuhkan evaluasi lebih lanjut.
Tantangan di Dalam Koalisi Tisza
Kegagalan pencalonan Polgar terjadi ketika pemerintahan Magyar menghadapi dinamika internal koalisi. Partai Tisza yang dipimpinnya berhasil mengalahkan Partai Fidesz milik Viktor Orban dalam pemilu April lalu, setelah memperoleh dukungan dari berbagai kelompok politik.
Koalisi pendukung Tisza terdiri dari kelompok liberal pro-Uni Eropa, pelaku usaha yang kecewa dengan kebijakan pajak Orban, hingga kelompok sayap kanan. Namun, perbedaan pandangan mulai terlihat setelah Magyar resmi menjabat pada Mei.
Kelompok konservatif mengkritik munculnya simbol LGBT di Jembatan Elizabeth, Budapest. Di sisi lain, kelompok liberal mempertanyakan keputusan Magyar yang masih mempertahankan kebijakan migrasi ketat peninggalan Orban.
Sikap Magyar yang tidak memberikan dukungan penuh terhadap upaya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa juga menjadi perdebatan di dalam koalisi pemerintah.
Selain itu, keputusan mencalonkan Polgar tanpa konsultasi publik menimbulkan pertanyaan dari sejumlah anggota parlemen Partai Tisza. Beberapa pihak turut menyoroti latar belakang Polgar yang memiliki kewarganegaraan ganda Hungaria dan Israel.
Upaya Mengubah Warisan Era Orban
Pencalonan Polgar sebelumnya merupakan bagian dari agenda Magyar untuk mengubah struktur pemerintahan yang dibangun selama era Viktor Orban.
Sejak menjabat, Magyar menjalankan sejumlah kebijakan yang disebut sebagai upaya membersihkan pengaruh pemerintahan sebelumnya. Dalam dua bulan masa kepemimpinannya, ia menutup media massa pemerintah, melarang anggota parlemen Fidesz mencalonkan diri kembali, serta menyita server data milik Partai Fidesz.
Partai Fidesz menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang melampaui kewenangan pemerintah.
Sebelum mencalonkan Polgar, parlemen Hungaria menyetujui amandemen konstitusi yang berujung pada pemberhentian Presiden Tamas Sulyok, yang dikenal sebagai sekutu dekat Orban. Sulyok kemudian menandatangani surat pengunduran dirinya pada Senin.
“Langkah ini melanggar supremasi hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemisahan kekuasaan. Nilai-nilai inti dari masyarakat bebas telah diinjak-injak demi kekuasaan politik,” tegas mantan Presiden Tamas Sulyok saat mengkritik pengesahan amandemen konstitusi tersebut.
Viktor Orban juga mengecam langkah tersebut melalui media sosial.
“Jika mereka bisa melakukan ini kepada Presiden Republik, mereka bisa melakukannya kepada siapa saja. Semoga Tuhan melindungi Hungaria!,” timpal Viktor Orban.
Organisasi Amnesty International turut menyoroti perubahan politik tersebut. Lembaga itu mendesak pemerintah dan mayoritas parlemen Hungaria memastikan proses pemilihan presiden baru dilakukan secara transparan.
Masa Depan Kepemimpinan Hungaria
Judit Polgar dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah catur dunia. Ia meraih gelar grandmaster pada usia 15 tahun dan semakin dikenal masyarakat internasional melalui film dokumenter Netflix The Queen of Chess.
Meski memiliki popularitas tinggi, Polgar memilih tidak memasuki dunia politik. Penolakannya membuat Magyar harus mencari figur baru untuk menduduki jabatan presiden.
Di tengah perubahan politik Hungaria, posisi presiden tetap memiliki kewenangan konstitusional penting, termasuk hak membubarkan parlemen dan memveto undang-undang.
Langkah Magyar dalam mengubah warisan era Orban pun terus menuai perdebatan. Pendukung mantan perdana menteri tersebut menilai kebijakan pemerintah baru berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum.
“Tidak ada orang serius dengan akal sehat, kredibilitas sejati, dan reputasi yang layak dilindungi yang akan membiarkan namanya dipakai untuk tindakan keterlaluan terhadap konstitusi ini,” pungkas analis pro-Orban, Zoltan Koskovics, melalui unggahan di platform X.****
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
