NARASITODAY.COM- Bertambah usia ke 542 tahun Kabupaten Bogor tidak lepas dari segudang cerita pembangunan dan permasalah pungutan liar (pungli), Selasa 04 Juni, 2024.
Di Hari Jadi Bogor (HJB) ke 542 tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat memberikan kado dengan segudang persoalan baik pungutan liar dan bobroknya pembangunan di pemerintah Kabupaten Bogor.
Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor, Rahmattullah mengatakan, kado HJB Bogor ke 542 tahun yang diberikan BPK Jabar harus segara ditindak oleh tim penegak hukum.
“Beda cerita HJB ke 542 ini BPK Perwakilan Jawa Barat memberikan kado HJB dengan hasil pemeriksaannya di tahun 2023 menyampaikan masih banyak pejabat Kabupaten Bogor melakukan pungutan liar di lingkaran pemerintahan,” ungkapnya saat ditemui di Wilayah Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Ia menuturkan, dari hasil temuan BPK Jawa Barat tentunya hal tersebut sangat memalukan dan meminta agar aparat terkait segara bergerak dan bertindak.
“Kabar ini bagi kami sebagai warga Kabupaten Bogor sangat memalukan dan sangat menyakiti hati kami sebagai masyarakat yang seharusnya semakin kedepan bertambahnya usia semakin lebih baik dan semakin maju dari semua pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dengan hasil temuan tersebut tentunya membuat tabir yang buruk bagi masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga mempertanyakan kinerja para pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor.
“Faktanya yang disuguhkan BPK LHK Jawa Barat menyuguhkan semakin menurunnya rasa kesadaran dan integritasnya, artinya Bogor ini di ibaratkan sedang sakit yang kronis, hal ini menunjukan oknum-oknum pejabat Kabupaten Bogor tidak punya moral dan bermental miskin,” tuturnya.
Menurutnya, Kabupaten Bogor ini sudah di kenal sebagai pemimpin yang selalu berhadapan dengan hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Tapi tetap saja tidak memberikan efek jera terhadap pejabat-pejabatnya yang saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan yang sampai saat ini terus melakukan pungli. Menurut kami ini bukan solusi yang efektif dan tidak akan signifikan perubahan dan perbaikannya.
APH terutama KPK karna ini sudah sangat jelas pernyataan hasil pemeriksaan BPK Jabar,” jelasnya.
Ia berharap agar KPK segara menindak lanjut BPK Jabar, agar pemerintah Kabupaten Bogor bersih dari tangan koruptor.
“KPK harus ikut memeriahkan juga di HJB ke 542 ini untuk turun ke Bogor agar Bogor menjadi pemerintahan yang kembali sehat.
dalam hal ini menjadi tata kelola yang baik bebas dari pungli serta korupsi dan beradab,” tuntasnya.*** (Firmansyah)
