NARASITODAY.COM – Suriah kembali dilanda kekerasan, kali ini dalam bentuk pertempuran sengit antara pasukan pemerintah yang didukung sekutu dan milisi yang setia pada mantan Presiden Bashar al-Assad. Dalam empat hari terakhir, perang saudara ini telah menelan korban jiwa yang sangat besar, dengan 1.454 orang dilaporkan tewas.
Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM), dari jumlah tersebut, 973 korban adalah warga sipil yang terbunuh oleh pasukan keamanan dan kelompok sekutunya. Selain itu, 231 personel keamanan dan 250 militan juga ikut tewas dalam pertempuran ini.
“Jumlah total warga sipil yang terbunuh berjumlah 973, termasuk wanita dan anak-anak,” ujar Observatorium Suriah untuk HAM, dilansir dari AFP pada Senin (10/3/2025).
“Pembunuhan, eksekusi lapangan, dan operasi pembersihan etnis sedang berlangsung setelah bentrokan mematikan antara pasukan keamanan dan orang-orang bersenjata Alawite yang setia kepada presiden terguling Bashar al-Assad.”
Kekerasan yang meletus sejak Kamis lalu ini dimulai dengan ketegangan di wilayah Mediterania, sebuah daerah yang dihuni oleh komunitas minoritas Alawite, tempat asal keluarga Assad.
Ketegangan ini kemudian meningkat menjadi pembunuhan massal yang menimpa banyak warga sipil. “Ini dipicu penangkapan seorang tersangka yang dicari di sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah Alawite,” tambah Observatorium Suriah.
Pemerintah Suriah yang kini dipimpin oleh presiden sementara Ahmed al-Sharaa, berjanji akan bertanggung jawab dan melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini. Dalam pidatonya di sebuah masjid di Damaskus, Sharaa menyampaikan, “Kami akan meminta pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil… atau yang melampaui kewenangan negara.” Ia juga menambahkan, “Insya Allah, kita akan dapat hidup bersama di negara ini.”
Namun, laporan di lapangan menunjukkan kekejaman yang terus berlanjut. AFP melaporkan bahwa gambar-gambar yang beredar di media sosial menunjukkan pasukan keamanan Suriah melaju melalui asap hitam tebal menuju kota Jableh, antara Latakia dan Tartus, dalam rangka operasi penyisiran di provinsi Tartus untuk “mengejar sisa-sisa rezim yang digulingkan.” Pasukan pemerintah dilaporkan telah memasuki desa-desa untuk menggeledah rumah-rumah, sementara di Baniyas, sebuah kota di selatan, warga menyaksikan pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.
Samir Haidar, seorang warga Baniyas, menceritakan peristiwa tragis yang dialami keluarganya, “Mereka mengumpulkan semua pria di atap dan menembaki mereka,” katanya, merujuk pada pembantaian yang dilakukan oleh para penyerang yang “terdapat orang asing di antara mereka.”
Kekerasan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, yang menyerukan agar pembunuhan tersebut dihentikan segera. Liga Arab, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan banyak negara lain juga mengutuk kekerasan ini.
Pemerintahan semi-otonom Kurdi di wilayah utara dan timur Suriah turut mengecam “kejahatan” tersebut, menegaskan bahwa kekerasan ini mengingatkan mereka pada masa kelam yang tidak ingin dialami kembali oleh rakyat Suriah.
Sementara itu, kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin penggulingan Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu, kini berusaha untuk memodernisasi citranya.
Meskipun masih terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, kelompok ini telah berkomitmen untuk melindungi minoritas agama dan etnis di Suriah.
Pemerintah baru Suriah, yang dipimpin oleh Sharaa, juga berupaya memperbaiki hubungan internasionalnya. Pemerintah ini menerima diplomat dari Barat dan negara-negara tetangga, serta berusaha mengurangi sanksi dan menarik investasi untuk membangun kembali negara yang telah hancur akibat perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade. Sharaa menegaskan, “Suriah harus dibangun berdasarkan aturan hukum,” mengungkapkan visi pemerintahannya untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian.***
