NARASITODAY.COM – Indonesia mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut pada 2025, namun meski tren tersebut berlangsung, pemerintah tetap harus mewaspadai potensi kenaikan harga jelang Lebaran. Kenaikan harga barang saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi salah satu fokus pengendalian, agar tidak menambah beban bagi masyarakat.
Pada Februari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,48% (mtm) atau 0,09% (yoy), yang dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2200 VA selama Januari dan Februari 2025. Di tingkat provinsi, Kalimantan Utara juga mengalami deflasi sebesar 0,17% (mtm) atau 0,49% (yoy).
“Di tengah tren deflasi yang terjadi, kita bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkap Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID dan TP2DD) Provinsi Kalimantan Utara, yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan.
Pertemuan tersebut digelar oleh pemerintah bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, dengan tujuan meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025. Pada periode menjelang HBKN, permintaan barang dan jasa seringkali melonjak, yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga-harga.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, menambahkan, “Meskipun saat ini mengalami deflasi, kita tetap perlu mewaspadai pergerakan komoditas-komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri.”
Untuk itu, Gubernur Kalimantan Utara telah menginstruksikan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayahnya untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Deputi Ferry juga menambahkan bahwa untuk mengantisipasi penurunan harga yang berkepanjangan, peran BUMD sebagai offtaker dapat diperbesar, memberi kepastian harga kepada petani. Selain itu, sistem penyimpanan seperti Sistem Resi Gudang (SRG) bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempercepat elektronifikasi transaksi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dengan menguatkan ekosistem digitalisasi daerah yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kunjungan ke Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, Deputi Ferry Irawan juga mencatat adanya masalah dalam distribusi barang, seperti kondisi container crane yang sudah tua, serta tingkat penggunaan dermaga yang melebihi kapasitas.
“Dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi, pelabuhan memiliki peran penting sebagai pintu masuk arus barang,” jelasnya, mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pengembangan dermaga dan pengadaan crane baru.
Selain itu, pemerintah juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pembiayaan petani dan nelayan.
Salah satu upaya untuk mengatasi risiko gagal panen adalah dengan memberikan akses asuransi bagi petani dan nelayan serta penyediaan pembiayaan komoditas pangan strategis melalui KUR Pertanian dan Perikanan.
Berbagai langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperkuat pengelolaan distribusi barang dan memberikan dukungan finansial bagi sektor-sektor yang vital seperti pertanian dan perikanan.***
