NARASITODAY.COM – Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar), Sambas Alamsyah, menyoroti dugaan kurangnya transparansi dan potensi penyimpangan anggaran di Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Saat melakukan investigasi ke kantor desa setempat, Sambas mengaku tidak menemukan papan informasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Di kantor Desa Cibitung Kulon saya tidak menemukan adanya papan informasi realisasi APBDes. Artinya tidak ada transparansi. Itu yang saya sayangkan. Selanjutnya kami melakukan investigasi ke lapangan perihal program Samisade dan Ketahanan Pangan,” ujarnya, Minggu (22/6/2025).
Dalam kunjungannya, Sambas juga bertemu dengan seorang peternak kambing program ketahanan pangan dengan sistem Koloni berinisial (A).
Kepada Sambas, peternak tersebut mengaku telah menerima bantuan 51 ekor kambing dari program ketahanan pangan pada semester pertama tahun 2024, dalam 2 tahapan.
Namun, dari jumlah tersebut, kini hanya tersisa 18 ekor, pun yang tersebar dibeberapa titik ternak yang dibagikan dibeberapa wilayah secara parsial, tidak juga menutup selisih jumlah yang sangat signifikan.
Sehingga menjadi pertanyaan, selisih sisa kambing alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024 jika diakumulasi diduga dihilangkan atau entah tidak dibelanjakan.
“Peternak berinisial (A) mengutarakan bahwa sudah hampir setahun lebih saya pelihara, sekarang tinggal 18 ekor. Sisanya dibawa pak kepala desa,” ungkap peternak kepada Sambas.
Dijelaskan dia, bahwa pembagian anak kambing dilakukan dengan sistem, jika beranak dua, maka masing-masing pihak mendapat satu.
“Sistem pembagiannya bagai mana sih pak,” tanya Sambas.
“Ini kalau beranak dua, seorang satu. Kalau beranak satu ya berarti sebelah sebelah,” jawab peternak A.
Tak hanya itu, Sambas turut menyoroti proyek pembangunan jalan dari program bantuan keuangan infrastruktur Samisade.
Ia mendapati sejumlah titik jalan Ciaseupan yang dibangun pada tahun 2024 sudah mengalami kerusakan, padahal usia jalan baru sekitar 5 bulan.
“Kita menyoroti anggaran bangkeu, ada dugaan tahun 2023 hingga 2024 di Desa Cibitung Kulon diselewengkan,” tegasnya.
Di akui LSM Genpar berencana setelah menghimpun dan menginventarisir beberapa bukti hasil investigasi selanjutnya akan melaporkan temuannya ke instansi berwenang, sesuai bukti-bukti yang dikuatkan adanya dugaan penyimpangan anggaran.
Sementara Kepala Desa Cibitung Kulon Jaji Suparda, saat dihubungi media ini melalui WhatsApp, tidak merespons.
