NARASITODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fasilitasi tersebut mencakup seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ada 62 daerah-daerah 3T yang BGN akan bekerja sama Pemda, kami fasilitasi. Kemudian untuk daerah-daerah lain, yang di luar daerah-daerah terpencil, sebetulnya juga sudah dibuat Satgas-Satgas yang tugasnya membantu BGN,” ujar Mendagri kepada awak media di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Tito menjelaskan, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat.
Satgas tersebut diharapkan menjadi penghubung antara Pemda dan BGN dalam mengevaluasi pelaksanaan MBG di masing-masing daerah.
“Prinsip utamanya, daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambil keputusannya tetap dari BGN,” tambahnya.
Selain itu, Mendagri menekankan bahwa aspek pengawasan gizi juga akan menjadi perhatian BGN.
Namun, jika terjadi insiden seperti keracunan, penanganan awal tetap menjadi tanggung jawab Pemda.
“Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti Pemda, yang punya rumah sakit, punya ambulans, kemudian punya tenaga kesehatan, sistem emergency,” pungkasnya.***
Editor : Andreas
