NARASITODAY.COM, BOGOR- Sedikitnya 600 pemulung yang beraktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, mendesak agar segera mendapatkan program Jaminan Sosial Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari BPJS.
Alasan kebutuhan itu tak lepas dari risiko kesehatan dan keselamatan yang mereka hadapi setiap hari. Para pemulung harus bergelut dengan tumpukan sampah, terutama sampah anorganik seperti botol dan gelas plastik bekas, yang rentan menimbulkan penyakit.
“Belum lagi ancaman tertimbun longsoran sampah, seperti kejadian beberapa waktu lalu yang menewaskan seorang operator bulldozer,” ungkap Atang (62), pemulung TPA Galuga, kepada NarasiToday.com, Senin (29/9/2025).
Atang menambahkan, meski pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor bersama Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Moyan rutin memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dua kali seminggu, para pemulung tetap merasa belum terlindungi secara penuh.
“Kalau kami semua sudah punya BPJS, pasti lebih aman dan tenang,” tegasnya.
Kepala Desa Galuga, Endang Sujana, membenarkan adanya aspirasi pemulung yang mayoritas merupakan warga asli Desa Galuga. Ia menyebut jumlah pemulung yang tercatat di desanya sebanyak 600 orang.
“Memang keinginan mereka sudah lama kami dengar. Saya terus berupaya agar semua pemulung memiliki BPJS,” ujarnya.
Namun, Endang menegaskan program BPJS yang direncanakan desa tidak hanya menyasar pemulung, tetapi seluruh warga Galuga. Total jumlah penduduk desa mencapai 6.285 jiwa atau 2.270 kepala keluarga.
“Program BPJS ini untuk semua warga. Hanya saja, karena jumlahnya banyak, kami perlu tahapan, termasuk pendataan kondisi ekonomi setiap keluarga,” jelasnya.
Menurut Endang, proses asesmen masih berjalan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kemampuan warga dalam membayar premi bulanan, mengingat BPJS kesehatan dan keselamatan kerja bersifat berbayar.
Sementara itu, Pemerintah Desa Galuga telah lebih dulu mendaftarkan perangkat desa dan sejumlah unsur kelembagaan ke dalam program BPJS Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Data yang diterima NarasiToday.com, peserta BPJS tersebut meliputi 13 ketua RT, 6 ketua RW, 25 pengurus MUI desa, 10 anggota Linmas, 40 kader Posyandu, 7 anggota BPD, 5 anggota LPM, 11 staf desa, 5 anggota IPSM, 10 kader PKK, serta 3 anggota Karang Taruna.
“Semua biaya iuran bulanan sebesar Rp17 ribu per orang ditanggung melalui anggaran BHPRD desa,” tutupnya.***
Wartawan : Andreas
