NARASITODAY.COM, SEOUL — Korea Selatan mencatat peningkatan angka kelahiran pada tahun 2024, sebuah pencapaian yang disebut sebagai “keajaiban” di negara yang dikenal sebagai “Macan Asia”.
Meski demikian, angka kelahiran yang naik menjadi 0,74 tetap menjadi yang terendah di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD), yang rata-rata berada di angka 1,43 pada tahun sebelumnya.
Ancaman Demografis dan Risiko Ekonomi
Bank of Korea memperingatkan bahwa tren penurunan populasi dapat memicu resesi permanen pada tahun 2040. Tingkat penggantian populasi ideal berada di angka 2,1, sementara Korea Selatan masih jauh di bawah ambang tersebut.
Studi dari Korea Development Institute juga mengungkap bahwa perubahan demografis akan terus menekan potensi pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa mendekati nol pada dekade 2040-an. Dalam skenario pesimis, kontraksi ekonomi diprediksi terjadi pada 2041, dan dalam skenario netral pada 2047.
“Jika inovasi teknologi gagal mengimbangi penurunan ini, Korea akan mengalami perlambatan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Lee In-sil, Direktur Institut Populasi Semenanjung Korea untuk Masa Depan, dikutip CNBC Internasional, Selasa (30/9/2025).
Langkah Pemerintah dan Tantangan Kebijakan
Pemerintah Korea Selatan telah meluncurkan berbagai insentif untuk mendorong kelahiran, termasuk bonus kelahiran dan hadiah uang tunai bagi pasangan muda. Menurut Jurnal Etika Medis tahun 2024, Seoul telah menggelontorkan lebih dari US$270 miliar selama 16 tahun terakhir untuk program-program tersebut. Bahkan pada 2023, muncul usulan pembebasan wajib militer bagi pria yang memiliki tiga anak atau lebih sebelum usia 30 tahun.
Namun, dampaknya masih terbatas. Nicholas Eberstadt, ekonom politik dari American Enterprise Institute, menyatakan, “Saya rasa kebijakan kependudukan tidak mungkin dapat secara efektif meningkatkan tingkat kesuburan di Korea Selatan secara signifikan.”
Dampak Sosial dan Pertahanan Negara
Penurunan angka kelahiran juga berdampak pada menyusutnya jumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya menekan sistem pensiun nasional. Pada Maret 2025, Korea Selatan mengesahkan reformasi dana pensiun pertama dalam 18 tahun, memperpanjang daya tahan dana hingga 2071. Reformasi ini mengharuskan generasi muda membayar premi lebih tinggi dengan tunjangan yang lebih rendah.
“Pasti akan menimbulkan kritik karena mengalihkan beban kepada generasi mendatang,” kata Lee In-sil.
Di sektor pertahanan, jumlah pasukan aktif Korea Selatan telah menurun 20% menjadi sekitar 450.000 personel dari 690.000 pada tahun 2019. Penurunan ini berimplikasi pada kesiapan militer, terutama mengingat hubungan yang masih tegang dengan Korea Utara. Korea Selatan secara resmi masih berstatus perang dengan Korea Utara sejak 1953, karena hanya menyepakati gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Lee In-sil menambahkan, “Ketika suatu perekonomian menghadapi resesi, biasanya perekonomian tersebut merespons dengan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi teknologi, kebijakan imigrasi, dan langkah-langkah lain untuk mencegah penurunan lebih lanjut.”***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
