NARASITODAY.COM, JAKARTA — Pada Senin, 29 September 2025, Aliansi Ekonom Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah memperoleh dukungan dari lebih dari 700 profesional dan akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Desakan Ekonomi dan Kritik terhadap Program MBG
Tujuh poin desakan ini sebelumnya telah ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi serta 283 pendukung lintas sektor pada 9 September 2025. Beberapa tokoh yang turut menyuarakan desakan tersebut antara lain Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, dan Vid Adrison.
Dalam pertemuan tersebut, Lili Yan Ing menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip alokasi anggaran yang sehat.
“Kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa menurut kami pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional. Yang kedua adalah kami mengerti bahwa MBG itu adalah janji politik dan pada idenya adalah ya itu memang bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak,” ujar Lili.
Senada dengan itu, Vid Adrison menyoroti potensi efek crowding out terhadap APBN 2026 akibat besarnya anggaran MBG yang mencapai Rp 335 triliun.
“Anggaran bisa dihemat. Jadi itu konsen kami terkait dengan crowding out tadi ya. Rp 335 triliun ini sangat-sangat besar,” ungkap Vid.
Ia menambahkan bahwa meskipun sebagian dana disebut sebagai cadangan, alokasi tersebut tetap masuk dalam pagu anggaran dan berisiko mengurangi ruang fiskal untuk program lain.
Isi Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Berikut poin-poin utama dari Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan:
- Koreksi menyeluruh terhadap misalokasi anggaran dan penempatan dana secara proporsional.
- Pemulihan independensi dan transparansi institusi negara serta penolakan intervensi politik.
- Penghentian dominasi negara dalam aktivitas ekonomi lokal yang mengancam daya saing pasar.
- Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung iklim usaha dan investasi.
- Prioritas kebijakan yang mengatasi ketimpangan multidimensi.
- Pengembalian proses pengambilan kebijakan berbasis bukti dan teknokrasi, serta penolakan program populis yang mengganggu stabilitas fiskal.
- Peningkatan kualitas institusi, tata kelola negara, dan demokrasi, termasuk pemberantasan konflik kepentingan dan praktik rente.
Pertemuan ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk partisipasi aktif komunitas akademik dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
